JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Izin Tinggal Peralihan, yang juga dikenal sebagai Bridging Visa. Izin tinggal tersebut menjadi ‘jembatan’ antara izin tinggal sebelumnya untuk memperoleh izin tinggal baru.

“Dengan begitu, warga negara asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diajukan melalui evisa.imigrasi.go.id dimungkinkan untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas tanpa harus keluar wilayah Indonesia. Begitu juga pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dapat memperoleh Izin Tinggal baru tanpa harus keluar wilayah Indonesia” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Pelaksanaan Izin Tinggal Peralihan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024. Masa berlaku Izin Tinggal Peralihan yakni 60 hari dan hanya berlaku secara onshore, yakni bagi WNA yang sudah berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal ini tidak berlaku lagi apabila WNA keluar wilayah Indonesia.

Izin tinggal tersebut dapat digunakan oleh WNA yang akan mengajukan alih status ke Izin Tinggal Terbatas. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal Peralihan tidak dikenakan overstay jika permohonan Izin Tinggal Peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir.

Warga negara asing yang ingin menggunakan Izin Tinggal Peralihan harus mengajukan permohonan melalui laman evisa.imigrasi.go.id dan melakukan pembayaran biaya keimigrasian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya habis.

Silmy menyebut, dengan Izin Tinggal Peralihan, WNA dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya akomodasi yang seharusnya dikeluarkan apabila Orang Asing harus keluar dari wilayah Indonesia dalam rangka mengajukan permohonan dan menunggu persetujuan visa baru.

“Pemberlakuan Izin Tinggal Peralihan merupakan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menciptakan kepastian hukum bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia serta kemudahan dalam pelayanan,” pungkasnya.

#KemenkumhamJabar
#RAndikaDwiPrasetya
#KanimDepok
#HenryWibowo

JAKARTA – Masyarakat kini bisa mengurus paspor elektronik (e-paspor) di mana saja. Kebijakan ini diatur melalui terbitnya surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0005.GR.01.02 Tahun 2024 tanggal 08 Januari 2024. Setelah bertambah menjadi 102 kantor imigrasi di tahun 2023, saat ini ke-126 kantor imigrasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke sudah bisa melayani pengurusan paspor e-paspor.

“Alhamdulillah, di bulan suci ini berhasil kita genapkan. E-paspor sudah bisa diajukan pada seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” ujar Silmy di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan pada Kamis (28/03/2024).

Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa perluasan jangkauan layanan e-paspor ini sekaligus menyikapi tingginya kebutuhan masyarakat akan paspor elektronik. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan permohonan E-Paspor sebesar 138% jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

“Saat ini animo masyarakat (akan e-paspor) sangat tinggi. Di tahun 2023, permohonannya mencapai 818.339 paspor. Kita imbangi itu dengan perluasan layanan,” tutur Silmy.

Paspor elektronik dan paspor biasa pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bukti identitas diri yang berlaku internasional dan dapat digunakan untuk melakukan perjalanan. Perbedaannya terletak pada chip berisikan data biometrik pemegangnya yang bisa dipindai dan bisa digunakan melewati gerbang pelintasan otomatis (autogate) yang saat ini banyak disediakan negara-negara di seluruh dunia. Selain itu, WNI yang mengajukan permohonan visa ke negara-negara Eropa bisa mendapatkan masa berlaku visa yang lebih lama jika dibandingkan mengajukan permohonan visa menggunakan paspor biasa (nonelektronik).

Fitur paspor elektronik yang lebih mutakhir berpengaruh dalam proses permohonan visa ke negara-negara yang memiliki preferensi visa approval lebih mudah kepada pengguna paspor elektronik. Sebagai contoh negara Jepang memberikan kemudahan bagi pemohonan penerbitan visa dengan E-Paspor.

“Selain karena fiturnya yang mutakhir, e-paspor ini juga memberikan confidence kepada warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan visa, karena beberapa negara menganggap e-paspor itu lebih bonafide dan itu berpengaruh terhadap visa yang diajukan” jelas Silmy.

Lebih lanjut Simy menjelaskan.

“Ke depannya tren internasionalnya akan ke arah sana (e-paspor). Jadi kami imigrasi sudah persiapan dari sekarang dari sisi sarana dan prasarana. Kita harapkan masyarakat juga akan bisa menyesuaikan (memilih e-paspor),” tutup Silmy.

#KemenkumhamJabar
#RAndikaDwiPrasetya
#KanimDepok
#HenryWibowo

Depok – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok beserta jajaran mengunjungi Kepolisian Resort Metro Depok, jajaran disambut langsung oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Kapolres menyambut dengan hangat kedatangan Kakanim. Kedatangan Kakanim beserta jajaran merupakan meningkatkan penguatan koordinasi dan kolaborasi antar instansi terutama dalam menunjang fungsi Keimigrasian seperti penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, Kapolres menyatakan akan tetap berkomunikasi dengan pihak Imigrasi.

Henry menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan dengan Kombes Pol Arya Perdana dan jajaran. Salah satunya mengenai sinergitas terkait pengamanan Kamtibmas di wilayah Kota Depok.

“Tentunya sebagai instansi pelayanan publik yang bekerja di ranah keamanan dan ketertiban, kita harus terus melakukan koordinasi dan kolaborasi demi terciptanya sinergitas yang kuat,” ujar Kakanim.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengapresiasi atas kegiatan kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok.

“Saya menyambut baik kunjungan Kantor Imigrasi Depok, tentunya ini juga menjadi tugas pokok kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Kombes Pol Arya Perdana.

#KemenkumhamJabar
#RAndikaDwiPrasetya
#KanimDepok
#HenryWibowo

Bogor – Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya dalam memberikan arahan yang kemudian diimplementasikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting Langi. Kemenkumham Jabar melaksanakan pembinaan dan penguatan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Bapak Henry Wibowo mengikuti kegiatan Pembinaan dan Penguatan SPKP dan SPAK bertempat di aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Kamis (04/04/2024).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Andi T Langi. Dalam kesempatan tersebut disampaikan teknis survey SPKP dan SPAK pada unit pelaksana teknis. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menghimbau agar para operator dapat membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam pemenuhan survey untuk selalu memperoleh predikat “Sangat Baik”. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Kantor Wilayah Jawa Barat.

#KemenkumhamJabar
#RAndikaDwiPrasetya
#KanimDepok
#HenryWibowo