JAKARTA – Selasa 25 Juli 2017 bertempat di Gedung Kementerian Hukum dan HAM Lantai.7 Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, dari Susy Susilawati kepada Indro Purwoko.

Sertijab ini disaksikan langsung Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam S, yang juga dihadiri pejabat tinggi pratama dan pejabat tinggi madya jajaran Kementerian Hukum dan HAM, serta Kepala Kantor Wilayah seluruh |Indonesia dan tidak ketinggalan pula dihadiri juga Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Nofli beserta pejabat jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Dalam sambutannya, Bambang mengatakan,’’Saya berpesan kepada pejabat yang baru saja dilakukan sertijab, agar segera berkoordinasi dan bersinergi terkait beban tugas yang diemban. Lakukan percepatan, silahkan transfer ilmu dan informasi antar pejabat baru dan lama. Apapun jabatan kita dan dimanapun kita ditempatkan, tetaplah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja tinggi, mampu menjadi motor penggerak organisasi dan mampu mempererat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika berlandaskan Pancasila.’’pesan Bambang.

’’Saudara-saudara sebagai jajaran pimpinan di Kanwil harus mampu mengimplementasikan kinerja dengan cepat, tepat dan akuntabel. Saudara harus menyesuaikan diri dan mengambil langkah dengan segera untuk melanjutkan proyek-proyek perubahan yang sudah di inisiasi atau yang sudah dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya .’’ujar Bambang.

Lalu Bambang menambahkan,‘’Teruslah kita berpacu dalam karya dan kinerja yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, karena saat inilah kita dituntut berkontribusi membangun negeri dengan berbagai cara yang berkualitas dan tetap mengedepankan Akuntabilitas layak untuk diwujudkan.’’Pungkasnya.(red/foto :Humas)

Rapat TIMPORA Tingkat Kecamatan Wilayah Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere, membahas tentang Isu-isu Strategis Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kec. Limo dan Kec. Cinere bertempat di Fave Hotel Depok – 20 Juli 2017

Sebagai kota penyangga Ibu Kota Jakarta,  Depok memiliki daya tarik bagi Warga Negara Asing (WNA) sebagai tempat tinggal. Berdasarkan data kantor Imigrasi Kelas II Depok per Juni 2017 terdapat 906 WNA menetap dan bekerja di Kota Depok.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan mengatakan, ratusan WNA itu tersebar di 11 kecamatan. Lebih lanjut, ucap Dadan, ada 275 WNA yang terdata di Kecamatan Tapos. Kemudian, disusul Kecamatan Cimanggis dengan jumlah 168 WNA. Mereka terbagi menjadi dua kategori yaitu WNA pemilik Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dan pemilik Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS).

“Secara keseluruhan jumlah WNA, baik pemilik KITAS maupun KITAP terbanyak terdapat pada Kecamatan Tapos. Selanjutnya di Kecamatan Cimanggis,” katanya kepada depok.go.id, Senin (17/07/2017).

Sedangkan jika dilihat pemilik KITAS, maka jumlah terbanyak ada di Kecamatan Tapos dengan jumlah 240 WNA. Lalu di Kecamatan Beji dengan jumlah 152 WNA.

Dikatakannya, alasan para WNA untuk tinggal di Kota Depok juga beragam. Diantaranya adalah karena pekerjaan, pendidikan, maupun pernikahan campuran.

“Kalau di Kecamatan Tapos rata-rata WNA adalah para pekerja yang ada di Depok maupun luar Depok. Sedangkan, WNA di Kecamatan Beji, sebagian besar adalah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan paling banyak berasal dari Korea Selatan,” jelasnya.

Jumlah WNA tersebut, sambung Dadan, belum termasuk dengan para pencari suaka yang sebagian besar berasal dari Afghanistan dan Irak. Dirinya menjelaskan para pencari suaka di Kota Depok telah memiliki kartu dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan wajib secara rutin melapor ke Kantor Imigrasi Kelas II Depok.

“Untuk jumlah pencari suaka yaitu 113 orang dan semuanya patuh dan tidak ada yang bermasalah. Pihak kami pun secara rutin melakukan pendataan terhadap WNA yang ada di Kota Depok,” tambahnya.

Dadan menambahkan, pihaknya ingin semua pihak membantu dalam pengawasan WNA di Depok, termasuk masyarakat. Jika menemukan atau memberi tempat tinggal untuk WNA, masyarakat diimbau untuk segera melapor dan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi.

“Kami juga sudah menyediakan aplikasi untuk pelaporan orang asing (APOA) agar memudahkan masyarakat untuk melapor dan berkomunikasi dengan kami,” tutupnya.

(Sumber : Nur Afifah Putri Diskominfo Kota Depok)

Guna mengantisipasi keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal atau Non Prosedural, Kantor Imigrasi  Kelas II Depok memperketat pengawasan dan penerbitan paspor. Upaya tersebut sudah sepatutnya dilakukan Imigrasi yang memiliki dua fungsi yaitu pelayanan dan penegakkan hukum.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan mengatakan, hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan Imigrasi yang memiliki dua fungsi yaitu pelayanan dan penegakkan hukum.

“Kami mengedepankan pengawasan sebagai bentuk perlindungan kami kepada warga Depok dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), apalagi pasca lebaran dan musim liburan seperti saat ini,” ujarnya kepada depok.go.id saat ditemui di Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Selasa (04/07/2017).

Dikatakannya saat ini pihak Imigrasi memperketat kewaspadaan terhadap modus-modus bekerja di luar negeri melalui permohonan paspor dengan alasan untuk wisata, umroh atau berkunjung keluarga. Karena selain menerbitkan paspor pihak Imigrasi juga harus bisa memastikan bagaimana keamanan pemohon tersebut.

“Sebelum menerbitkan paspor, pihak kami melakukan  pemeriksaan  secara cermat dan  selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil yang dilampirkan dalam  permohonan paspor dan proses pemeriksaan Keimigrasian dengan mengedepankan sense of security. Sekali lagi, semua itu kami lakukan sebagai upaya kami dalam melakukan perlindungan terhadap warga negara,” tuturnya.

Dirinya berharap dengan diperketatnya pengawasan dan pemeriksaan ini dapat meminimalisir bahkan meniadakan keberadaan TKI Ilegal atau Non Prosedural. Dadan juga meminta masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor untuk melengkapi berkas dokumen yang diperlukan dan tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan.

“Untuk konsep perlindungan dan pemeriksaan yang diperketat, bukan hanya Kantor Imigrasi Depok saja tapi berlaku untuk seluruh kantor Imigrasi karena mengikuti aturan dari Dirjen Imigrasi Indonesia,” tutupnya. (sumber : depok.go.id) (Penulis: Nur Afifah Putri)