Acara Penyusunan Analisa jabatan dan Evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

Acara Penyusunan Analisa jabatan dan Evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

– 28 Nov – 1 Des –
Di Putri Duyung Cottage

Peringatan HUT KORPRI Ke 46 di Balai Kota Depok

Kepala Kantor Imigrasi Depok dalam Acara Peringatan HUT KORPRI KE 46 di Balai Kota Depok -29 November 2017-

Upacara Peringatan Hari KORPRI 2017, Kantor Imigrasi Kelas II Depok

HUT KE 46 KORPRI – KERJA BERSAMA SETIA SEPANJANG MASA

Upacara Peringatan di Kantor Imigrasi Kelas II Depok tanggal 29 November 2017

Kegiatan Eavaluasi Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Depok TA 2017

Kantor Imigrasi Kelas II Depok mengadakan Kegiatan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018 pada tanggal 24 & 25 November 2017, yang dihadiri oleh Seluruh Pejabat Struktural dan Staf Kantor Imigrasi Kelas II Depok

 

 

 

Gangguan Kesisteman Pada PUSDAKIM Direktorat Jenderal Imigrasi

Imigrasi Luncurkan Inovasi Layanan Keimigrasian Berbasis Teknologi Informasi

Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan inovasi melalui aplikasi untuk mendukung pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Aplikasi yang telah diterapkan yaitu aplikasi antrian paspor secara online, permohonan visa secara online, Izin Tinggal secara online, dan aplikasi pelaporan orang asing. 
Bagi WNI yang akan mengajukan permohonan paspor maka cukup mendaftar antrean permohonan paspor melalui aplikasi secara online. Penerapan pendaftaran antrean secara online ini telah dimulai sejak Jumat (17/11) yang berlaku di seluruh Kantor Imigrasi. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelayanan ini yaitu aplikasi “Antrian Paspor” yang bisa diunduh via android, antrian paspor di situs www.imigrasi.go.id, melalui aplikasi Whatsapp (khusus di Kantor Imigrasi Batam, Jakarta Pusat, Tangerang, Bogor, Cirebon dan Kediri), aplikasi Passport Reservation Online di Kantor Imigrasi Pontianak, dan Anjungan Passpor Mandiri di Imigrasi Tanjung Balai Karimun. 
Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan Dengan adanya aplikasi ini para pemohon paspor tidak perlu mengambil nomor antrean di Kantor Imigrasi, namun cukup mendaftar via aplikasi antrian paspor tersebut. Aplikasi ini telah diujicobakan di 18 Kantor Imigrasi sejak 7 Agustus 2017 dan mendapat tanggapan cukup baik dalam penggunaannya
“Tujuannya ialah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh antrean dalam pelayanan paspor. Kami mencatat selama ini masyarakat mengeluhkan mesti ngantri dari pagi untuk mendapatkan antrian. Kami mencoba menerapkan teknologi informasi untuk membantu masyarakat sehingga masyarakat bisa mendaftar dari rumah dan datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal yang diinginkan, “ jelasnya
Sementara itu Aplikasi Visa Online membantu WNA dalam memperoleh Surat Persetujuan Visa sebagai dasar bagi perwakilan RI di luar negeri untuk menerbitkan visa bagi orang asing. Orang asing yang akan mengajukan visa bisa mengakses melalui https://visaonline.imigrasi.go.id/online/ Sedangkan Aplikasi Izin Tinggal Online mulai diterapkan pada 19 November 2017 dan bisa diakses oleh WNA yang mengajukan permohonan izin tinggal di Indonesia. Dengan aplikasi berbasis web ini pemohon izin tinggal bisa menyampaikan permohonan perpanjangan dan perubahan status izin tinggal, pelaporan izin tinggal terbatas, dan melihat status layanan yang sedang diproses. Pemohon cukup mengakses https://izintinggal.imigrasi.go.id/IT-online/ 
Agung Sampurno menambahkan bahwa Imigrasi tidak hanya meluncurkan aplikasi untuk pelayanan namun juga pengawasan orang asing yang tinggal di Indonesia. Masyarakat yang mengetahui keberadaan orang asing di sekitarnya baik itu di penginapan atau rumah bisa melapor melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing di alamat : apoa.imigrasi.go.id/poa.
“Masyarakat baik yang memiliki hotel, penginapan atau perorangan silakan melaporkan keberadaan orang asing melalui APOA Ditjen Imigrasi. Sehinggaa membantu petugas dalam mendata orang asing yang tinggal di Indonesia, “ tambahnya.

Imigrasi Depok Deportasi Belasan WNA

 

Kantor Imigrasi Kota Depok mendeportasi belasan Warga Negara Asing (WNA) terhitung sejak bulan Januari hingga November 2017. Hal itu dikatakan Kepala Imigrasi Kota Depok, Dadan Gunawan kepada wartawan usai menghadiri Pembukaan MTQ ke-18 di Sukmajaya, Depok, Kamis (16/11/2017)

“Sudah belasan WNA yang kami Deportasi hingga November 2017 ini. Rata-rata pelanggaran mereka terkait izin tinggal,” kata Dadan.

Menurut dia, keberadaan orang asing harus bisa memberikan aspek yang nyaman, tidak hanya bagi asing, tetapi juga bagi masyarakat Depok. Selama ini, lanjut

Dadan, Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) di Kota Depok sudah berjalan efektif.”Leading sektornya memang Imigrasi, namun semua fungsi yang memiliki penegakan hukum diperlukan sinergitas. Tentunya semua kembali ke masing-masing fungsi. contoh Pemda fungsinya menegakkan Perda, saat WNA melanggar perda, maka Satpol PP yang harus mengambil tindakan. Namun kalau WNA melewati batas waktu izin tinggalnya, maka Imigrasi akan bertindak,”tegasnya

Dengan adanya Tim Pora bukan berarti semua permasalahan ditangani oleh Imigrasi. Ketika WNA melakukan tindak pidana umum maka akan ditindak oleh pihak Kepolisian, masalah tenaga kerja dilakukan tindakan oleh Dinas Tenaga kerja.”Disitulah bentuk sinergitas Tim Pora,”pungkas Dadan. (sumber : depokterkini.com)

Dari 998 WNA di Depok, 113 Orang Asing Minta Suaka

Kantor Imigrasi kelas II Depok terus melakukan pendataan serta pengecekan terhadap warga negara asing (WNA) atau orang asing yang berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Dari kegiatan pendataan oleh anggoat Timpora dan kantor Imigrasi kelas II Depok kurun waktu Januari hingga Oktober 2017 tercatat 998 orang WNA yang memegang ITK, ITAS dan ITAP dan 113 orang WNA diantaranya mencari suaka, kata kepala kantor Imigrasi Kelas II Depok, Dandan Gunawan, Jumat (17/11).

Kegiatan ini untuk memebriakn rasa aman, nyaman dan tenang masyarakat Kota Depok terhadap kehadiran maupun keberadaan WNA yang bertempat tinggal atau domisili sementara di lingkungan mereka khususnya terhadap dokumen keimigrasian yang dipegangan selama tinggal disini.

Kelengkapan surat izin tinggal sementara maupun kelengkapan dokumen keimigrasian, tambah dia, menjadi salah satu yang penting dimiliki WNA bila dalam dokemtasi tersebut surat izinnya sudah habis atau mati tentunya harus diperpanjang serta dipertanyakan ke penanggung jawab WNA tersebut baik perusahaan maupun lainnya.

Dalam mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang telah habis masa izin tinggal maupun surat kelengkapan tentunya kantor Imigrasi kelas II Depok melalui Timpora bersama jajaran Pemkot Depok memberikan sanksi kepada mereka mulai pemanggilan dan sanksi denda serta deportasi ke negara asalnya.

Ditambahkan Dadan Gunawan, untuk memberikan efek jera tentunya kegiatan deportasi juga sudah dilakukan bahkan sejak Januari hingga pertengahan Nopember 2017 ini sudah belasan orang WNA yang dideportasi ke negara asal dan pihaknya juag tengah melakukan proju dan sedang dalam proses di kejaksaan.

“Yang jelas jajarannya terus melakukan sosialisasi keberadaan Timpora di 11 kecamatan yang ada untuk mengantisipasi serta mendata keberadaan orang asing atau WNA di setiap kecamatan,” tuturnya. (sumber : poskotanews.com)

Imigrasi Depok Deportasi Belasan WNA

 

Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Dadan Gunawan mengutarakan, pihaknya telah mendeportasi belasan Warga Negara Asing (WNA) selama Januari-November 2017 ini.

“Keberadaan orang asing harus memberikan aspek yang nyaman, tidak hanya bagi orang asing tapi bagi masyarakat Depok juga, yang kami kenakan admistrasi keimigrasian jumlahnya belasan,” ujar Dadan saat bertemu di Balai Kota Depok, Jumat (17/11).

Dadan menuturkan,, dideportasinya belasan WNA rata-rata menyalahi aturan izin tinggal. Selain melakukan tindakkan admistrasi, imigrasi juga sedang melakukan proju dan sedang dalam proses di kejaksaan.

“Saat bicara pidana umum tentu bukan ranahnya imigrasi, namun imigrasi yang berkaitan dengan izin keimigrasiannya, itu yang kami lakukan upaya penegakkan hukumnya agar sinergi,” jelas Dadan.

Menurut Dadan,, keberadaan Timpora Depok hingga saat ini masih efektif berjalan. Leading sector dari Timpora merupakan imigrasi, namun yang memiliki norma dan fungsi penegakkan hukum kembali ke masing-masing fungsi.

“Contohnya, pemerintah daerah menegakkan Perda, pada saat itu bersentuhan dengan orang asing, secara regulasi itu Satpol PP yang menegakkan aturan. Namun, jika orang asing itu melewati izin tinggalnya tentu Imigrasi juga akan bertindak, jadi sinergitasnya di situ,” tuturnya.

Dijelaskan Dadan, konteks Timpora bukan semuanya tanggungjawab imigrasi namun melibatkan instasi lain baik pemerintah daerah maupun kepolisian. “Jadi fungsinya kerjasama gabungan dalam mengatasi administrasi dan penertiban keberadaan WNA,” ujar Dadan. (sumber : republika.co.id)

Belasan WNA Dideportasi

Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Dadan Gunawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendeportasi belasan Warga Negara Asing (WNA) selama Januari-November ini.

“Keberadaan orang asing harus memberikan aspek yang nyaman, tidak hanya bagi orang asing tapi bagi masyarakat Depok juga, yang kami kenakan admistrasi keimigrasian jumlahnya belasan,” ujar Dadan kepada Jurnal Depok, Kamis (16/11).

Ia mengatakan, dideportasinya belasan WNA rata-rata menyalahi aturan izin tinggal. Selain melakukan tindakkan admistrasi yang berujung pada deportasi WNA, pihaknya juga tengah melakukan proju dan sedang dalam proses di kejaksaan.

“Ketika bicara pidana umum tentu bukan ranahnya imigrasi, namun imigrasi yang berkaitan dengan izin keimigrasian nya, itu yang kami lakukan upaya penegakkan hukumnya sinergi,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, keberadaan Timpora hingga saat ini masih efektif berjalan. Dikatakannya, leading sector dari Timpora merupakan imigrasi, namun yang memiliki norma dan fungsi penegakkan hukum kembali ke masing-masing fungsi.

“Contoh, pemerintah daerah menegakkan Perda, pada saat itu bersentuhan dengan orang asing, secara regulasi itu Satpol PP yang menegakkan aturan. Namun, jika orang asing itu melewati izin tinggalnya tentu imigrasi juga akan bertindak, jadi sinergitasnya di situ,” katanya.

Dijelaskannya, konteks Timpora bukan semuanya tanggungjawab imigrasi namun melibatkan instasi lain baik pemerintah daerah maupun kepolisian. (sumber : jurnaldepok.id)