KBRN, Depok: Kantor Imigrasi Depok sejak 12 Mei menunda penerbitan paspor TKI  non prosedural keluar negeri. Hal ini dilakukan untuk mencegah WNI menjadi korban trafficking.

Kepala Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan mengatakan ribuan WNI baik TKI maupun TKI non prosedural menjadi korban trafficking di luar negeri. Daerah-daerah perbatasan Indonesia-Malsaysia menjadi jalur utama TKI non prosedural masuk ke luar negeri.

Tingginnya korban trafficking ini memaksa Imigrasi memperketat prosedur pembuatan pasport pada tahap wawancara. Untuk mengetahui secara komprehensif tujuan mereka ke luar negeri.

“Pada saat wawancara, kita bisa mengeksploitasi dan mendalami motif mereka ke luar negeri. Kalau diduga ada potensi yang bersangkutan akan menjadi TKI non prosedural, aplikasi pasportnya akan kita tunda. Sampai bisa melengkapi semua perizinanan yang diperluka,” kata Dadan kepada Radio Republik Indonesia, Kamis (18/05/2017).

Modus TKI non prosedural untuk mendapatkan pasport ke luar negeri pun bermacam-macam. Diantaranya tujuan wisata, magang, kunjungan keluarga, khusus, ziarah, umroh dan haji.

“Ngakunya ke petugas pada saat di wawancara mau kunjungan keluarga di luar negeri. Tapi ngga taunya jadi TKI non prosedural. Kami memperketat pembuatan pasport ini semata-mata untuk melindungi WNI di luar negeri,” ungkap Dadan.

“Dari tiga ribu lebih pembuatan pasport TKI non prosedural yang ditunda penerbitannya secara nasional, Imigrasi Depok berkontribusi sebanyak 76 semenjak aturan itu diberlakukan,” tambahnya.

Lebih jauh, ungkap Dadan pihaknya dalam hal ini, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum & HAM, Bareskrim Polri, Kemenaker, BPMP2 TKI, dan Kemenag sudah aware dengan apa yang terjadi. Pihaknya membuat komitmen bersama untuk melindungi WNI agar tidak menjadi korban trafficking.

“Yakni dengan memperketat keberangkatan dan meningkatkan filtering dari udara, laut dan perbatasan. Kalau tidak dimulai dari hulu, mau berapa ribu lagi warga kita menjadi korban trafficking?,” tandasnya.  (sumber : rri.co.id)