Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar beserta jajarannya terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat, salah satunya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk membentuk Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKKI) di wilayah Cianjur Jawa Barat. ‘’Sementara yang sudah siap Pemkab Cianjur, maka Tim Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berencana adakan rapat pada tanggal 16 Mei 2017 di Pemkab Cianjur’’ ujar Susy Susilawaty yang merupakan Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar, hal tersebut disampaikan saat Kakanwil Jabar dan Plt. Kadiv Keimigrasian Jabar Ali Rahman menghadiri rapat koordinasi Penanganan TKI Non Prosedural, Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi dan Penguatan Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Lantai 10, jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan.

8 mei 1

Bertindak selaku Narasumber Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F. Sompie didampingi para pejabat tinggi Pratama Direktorat Imigrasi Kemenkumham, dan dihadiri oleh Kakanwil dan Kadiv Keimigrasian diseluruh Indonesia.

Dalam arahanya Sompie mengatakan ‘’Kemenkumham ikut mencegah TKI non prosedural agar tidak menjadi korban perdagangan manusia di Luar Negeri. Upaya pencegahannya salah satunya adalah melalui pengetatan pembuatan paspor. Walaupun pencegahan TKI ini bukan pekerjaan kita, tapi BNP2TKI, Disnaker dan instansi terkait lainnya namun rangkaiannya khususnya simpul keluar indonesia ada di Imigrasi. Untuk itu sering sekali Imigrasi dituding sebagai institusi yang mudah memberikan paspor. Makanya kita harus lakukan pengetatan layanan Keimigrasian, untuk mencegah TKI non prosedural.’’tegasnya