Jakarta – 10 Oktober 2017
Direktorat Jendral Imigrasi melaksanakan Kegiatan Internalisasi Kode Etik T.A 2017, dalam upaya mewujudkan Petugas Imigrasi yang ber-Integritas dan Profesional.

Bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Kuningan Jakarta

 

 

Arahan Dirjen pada Internalisasi kode etik keimigrasian TA. 2017 sebagai berikut :

1. Tidak hanya duduk, dengar, diam, saja itu baru tataran pencapaian output;
2. Ada tujuannya outcome itu yang lebih penting,;
3. Kode etik ini harus disesuaikan kalau ada yang tidak pas, idealnya harus ringkas contoh dari panca Prasetya korpri;
4. Kenapa penerapannya sulit, karena kita mahluk sosial, yang bisa mempengaruhi laksana KE, seperti tekanan pimpinan, pola mutasi;
5. Jangan hanya bergantung pada masing-masing namun pada pengawasan berjenjang dalam kendali terhadap bawahannya, juga bawahannya harus memberikan umpan Balik yang sesuai fakta,       bukan asumsi, dikaitkan dengan norma;
6. Pola TKI NP, job order tetap ada namun pemerintah melakukan moratorium, yang terjadi perwakilan Negara asing tetap menyediakan fasilitas visanya, idealnya melalui kbri meneruskan ke           kemenaker, bukan melalui pengusaha;
7. Pencegahan ada di 2 simpul penundaan pemberian dpri dan penundaan keberangkatan;
8. Tugas wasdakim memiliki fungsi waskim internal juga terhadap pelayanan
9. tren  penundaan pemberian paspor, dan penundaan kebrangkatan di tpi menurun ?;
10. Pengawasan orang asing mengalami hambatan, adannya turnkey project yang dikejar capaian prestasinya, banyak tka yang belum memiliki IMTA, Imigrasi bisa mengambil tindakan dengan           konsep orang asing yang bermanfaat, bekerja tanpa imta, diskresi akan diuji, apakah kita dianggap melanggar
11. Kpk sudah menerapkan intensif atas kinerjanya, terkait temuan-temuan kasus, seperti halnya di LN seperti Dirjen Pajak menerapkannya;
12. Pengelolaan Barang dan Jasa juga berkaitan dengan KE;
13. Dirjen berharap banyak lagi yang menjadi bagian tolak suap.