Selamat Hari Ulang Tahun Kepada Bapak Ronny F Sompie (Direktur Jenderal Imigrasi)

Kepala Kantor dan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Depok Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kepada Bapak Ronny F Sompie Selaku Direktur Jenderal Imigrasi. Semoga Bapak Diberikan Kesehatan dan Kesuksesan Serta Selalu Dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendampingan Biro Perencanaan Dalam Rangka PMPRB

Depok, 14 September 2018. Bertempat di ruang rapat Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham melakukan pendampingan terkait kesiapan Kantor Imigrasi Kelas II Depok untuk menghadapi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Hadir perwakilan dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham Sri Yusfini Yusuf (Kepala Bagian Reformasi Birokrasi) dan Budhi Reksa Wilfiyuni (JFU Biro Perencanaan) yang memberikan arahan dan berbagi informasi apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Kantor Imigrasi Depok.

“Perlu persiapan yang matang untuk mendapatkan hasil penilaian yang maksimal, terutama pada pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat,” tutur Sri Yusfini Yusuf

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Membuka Kegiatan Penguatan Operator Kehumasan

Rabu, 12 September 2018. Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kegiatan Penguatan Operator Kehumasan di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dibuka oleh Ibnu Chuldun selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Hadir sebagai narasumber Aditya (Teknik Dasar Fotografi) dan Eli Siti Wasliah (Teknik Penulisan Berita).

 

Kasus Dugaan Korupsi, Pencegahan Nur Mahmudi Berakhir 22 September

 

Kepala Imigrasi Kelas II Depok Dadang Gunawan memastikan, pihaknya telah menerima surat pencegahan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Depok Harry Prihanto, dua tersangka kasus dugaan korupsi jalan. Pencegahan aktivitas ke luar negeri itu berlaku sampai 22 September 2018.

“Iya di sistem kami dua nama itu sudah masuk. Persisnya masuk tanggal berapa saya kurang ingat, tapi berlaku sampai dengan tanggal 22 September pencegahannya,” kata Dadang kepada wartawan, Senin, 10 September 2018.

Terkait hal itu, Dadang memastikan pihaknya siap melakukan penindakan jika yang bersangkutan didapati melakukan upaya melawan hukum. “Kapasitas kami apabila seseorang sudah masuk dalam daftar pencegahan maka kami pun ada kewenangan menindak bahkan menahan sementara. Untuk selanjutnya berkomunikasi dengan institusi yang menangani kasusnya dalam hal ini Polri atau penyidik,” ujarnya.

Soal kemungkinan pencekalan itu bisa diperpanjang, Dadang mengemukakan, hal tersebut bisa saja terjadi. “Intinya kalau itu aspek durasinya memang iya, tapi kembali apakah ada perpanjangan lebih lanjut. Maksimum perpanjangan dua sampai tiga tahun,” katanya.

Diketahui, Nur Mahmudi dan Harry Prihanto telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, Depok sejak 20 Agustus 2018. Nur Mahmudi yang kala itu menjabat sebagai wali kota diduga telah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp10,7 miliar tanpa disahkan DPRD.

(sumber : viva.co.id)

Selamat Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah

Selamat Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah. Semoga kita dapat senantiasa berhijrah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan di tahun baru ini.

Januari-Agustus 2018, Imigrasi Depok Deportasi 20 WNA

Kantor Imigrasi Wilayah Depok memperketat pengawasan terhadap orang asing. Hingga Agustus 2018, sudah tercatat ada 20 warga negara asing di Depok yang dideportasi.

“Sekitar 20 (WNA dideportasi) sampai bulan Agustus ini. Kemudian ada yang sudah kita lakukan tindakan administratif keimigrasian sejumlah 26 WNA (overstay),” kata Kepala Kantor Imigrasi Wilayah Depok Dadan Gunawan kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Senin (10/9/2018).

Hal itu diungkapkan Dadan saat menggelar sosialisasi bertema ‘Sosialisasi Keimigrasian: Layanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian’ yang dihadiri unsur RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan.

 

Sebanyak 20 WNA dideportasi dengan beragam alasan, mulai overstay hingga melakukan tindak pidana.

“Yang kaitannya dengan pidana keimigrasian kita lagi lakukan upaya penegakan hukum terhadap satu orang asing,” imbuhnya.

Sementara itu, jumlah WNA di Depok hingga Agustus 2018 tercatat 825 orang. Sebagian besar di antaranya merupakan tenaga kerja di bidang industri.

Pelanggaran yang paling sering dilakukan WNA di Depok adalah menyalahgunakan izin tinggal. Beberapa di antaranya ‘berlindung’ pada kekasihnya yang merupakan WNI.

“Intinya itu modus yang dilakukan oleh orang asing bagaimana upayanya tentunya ini lebih pada bagaimana modus-modus yang dikembangkan oleh mereka,” paparnya.

Mengantisipasi pelanggaran WNA, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap orang asing. Aparatur pemerintah hingga tingkat RT diminta rajin mendata para WNA.

“Yang perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa WNA yang ada di satu wilayah wajib hukumnya berdomisili di wilayah yang dimaksud. Orang asing yang berdomisili di wilayah hukum Depok Wajib hukumnya memiliki izin tinggal yang melingkupi wilayah kewenangan yang dimaksud, dalam hal ini Depok,” jelasnya.

(sumber : detik.com)

Kegiatan Sosialisasi Keimigrasian Layanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian 2018

Senin, 10 September 2018. Kegiatan Sosialisasi Keimigrasian Layanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian mengundang Ketua RT, RW, sampai dengan Kecamatan Se Kota Depok dan dihadiri Kepala Disdukcapil Kota Depok, Asisten Bidang Hukum Pemkot Depok.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Harian Intelijen (LHI)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Harian Intelijen (LHI) yang diadakan pada tanggal 07 September 2018 di ruang rapat Divim Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Bandung.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kabid Lalintuskim Divim Jabar, Bpk Dedi Setiana dengan narasumber dari Ditjen Imigrasi Bapak Putu Suhendra Tresnadita (JFU Dit intelkim) dan Ibu Besse Hartati (Kasi Pemeliharaan dan Pengamanan Wilayah III Dit Sistik), serta dihadiri oleh perwakilan Pejabat Struktural seksi Wasdakim & Petugas Operator LHI pada Kantor Imigrasi yang berada di wilayah Jawa Barat.

 

Karya Wisata Peserta Diklat PPNS Imigrasi Angkatan XXXV Tahun 2018

Rabu, 5 September 2018. Kantor Imigrasi Kelas II Depok kedatangan Peserta Diklat PPNS Imigrasi Angkatan XXXV Tahun 2018 dalam rangka karya wisata dan sosialisasi mengenai pengawasan dan penindakan orang asing.

 

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dan Peringatan HUT DPRD Kota Depok Ke 19

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam Rangka Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2018 – 2019 dan sekaligus acara Peringatan HUT DPRD Kota Depok Ke 19 yang diadakan Senin, 3 September 2018 di Gedung DPRD Kota Depok.