1.060 PELAJAR DI JAWA BARAT, TELAH DINOBATKAN SEBAGAI DUTA PELAJAR HUKUM DAN HAM

Sebanyak 250 pelajar SMA/SMK se-Jawa Barat dinobatan sebagai Duta dan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dari kalangan pelajar yang diprakarsai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berlangsung pagi tadi, Senin (28/08/17) dihalaman Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, jalan dr.Radjiman Bandung.

Kegiatan dimulai setelah para pejabat/pegawai Dinas Pendidikan dan pelajar selesai melaksanakan apel pagi. Pada acara tersebut, Kakanwil Kemenkumham Jabar Indro Purwoko, memberikan sambutan dihadapan para pejabat/pegawai dan pelajar yang hadir pada saat apel pagi.

Acara tersebut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Seprizal, Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail, Kepala Biro Hukum Peprov Jabar Budi, Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar M. Hadadi, perwakilan Kejaksaan Tinggi Jabar Wisnu dan perwakilan Kemenham Kolonel Cecep.

Dalam sambutannya Kakanwil Kemenkumham Jabar, Indro Purwoko mengatakan,’’Pada kesempatan ini kami ingin mengajak pada kita semua untuk bersama-sama memikirkan dan mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran hukum ditengah masyarakat, khususnya para kaum pelajar, hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang menimpa dunia pendidikan seperti mengkonsumsi narkoba, pornografi, kekerasan, radikalisme dan intoleransi.’’katanya.

‘’Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini kepada para pelajar karena ditangan merekalah masa depan bangsa ini dipertaruhkan.Kanwil Kemenkumham Jabar bersama tim Kadarkum Provinsi Jabar hingga saat ini telah menobatkan 1.060 pelajar serta mensosialisasikan pentingnya kesadaran hukum dan HAM bagi pelajar dan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan melibatkan tidak kurang dari 10.000 pelajar.’’Tambah Indro Purwoko.

Lebih lanjut ia mengatakan,’’Semoga dengan pengukuhan ini, menjadi semangat untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta meminimalisir terjadinya kriminalitas yang dilakukan kalangan pelajar, dari mulai tawuran, minuman keras (miras) dan permasalahan kriminal lainnya.’’Tandas Indro Purwoko (sumber : jabar.kemenkumham.go.id)

Daftar Kantor Imigrasi Memakai Aplikasi Antrian Online

Berikut kami sampaikan daftar Kantor Imigrasi yang melayani antrian dengan aplikasi antrian paspor online

Hari Pertama Tanpa Antrian Walk-In

Depok, Mulai Senin tanggal 21-08-2017, Kantor Imigrasi Kelas II Depok sudah tidak lagi melayani permohonan paspor datang langsung (walk-in), sebelumnya Kantor Imigrasi Kelas II Depok sudah melakukan sosialisasi antrian paspor online mulai tanggal 07-18 Agustus 2017, Sistem ini terbukti dapat mengurai penumpukan antrian pemohon paspor dan pemohon tidak perlu datang pagi sekali dan menunggu terlalu lama.

 

Kerja Bersama

Tahun 2017 adalah Tahun Kerja Bersama untuk pemerataan ekonomi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Kini Politeknik Imigrasi Miliki Dosen Tetap

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI (BPSDM Hukum dan HAM) Mardjoeki melantik dan mengambil sumpah 18 (delapan belas) Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Aula BPSDM Hukum dan HAM, Rabu (9/8). Para dosen ini akan mengajar di Taruna dan Siswa Poltekim di Kampus BPSDM Hukum dan HAM Cinere Depok.

Pengangkatan Dosen Tetap di Poltekim ini merupakan untuk yang pertama kalinya sejak ditetapkan peningkatan Status dari Akademi Imigrasi menjadi Politekni Imigrasi pada 30 Desember 2016. Merujuk pada SK Kemenpan dan RB Nomor B/3900/M.PANRB/11/2016 nantinya para dosen inilah yang akan menjadi pimpinan di Poltekim.

Dalam sambutannya, Mardjoeki berharap para Dosen Tetap yang baru saja diambil sumpahnya tersebut dapat mengembangkan pendidikan vokasi ini dan memperluas akses kerjasama dengan pendidikan tinggi lain.

“ Hadirnya instititusi dan sivitas akademika di tengah masyarakat dalam penyelesaian persoalan yang timbul di masyakarat  dan memberikan solusi penyelesaian, sehingga keberadaan institusi dan sivitas akademika sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Hal ini juga sejalan dengan dharma ketiga dari Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. “

Sementara itu Direktur Poltekim Pramela Y. Pasaribu mengatakan bahwa para dosen dan civitas akademika masih mempunyai pekerjaan rumah terkait perubahan status Akademi Imigrasi menjadi Politeknin Imigrasi.

“PR kami tidak berhenti sampai di sini saja, tugas kami merapikan legalitas dari Pendidikan Khusus Keimigrasian yang artinya cap itu nanti melekat pada Politeknik Imigrasi. Harapan kami para dosen ini mempunyai integritas yang baik dan mengedepankan inovasi dan dapat diaplikasi di posisi-posisi di lingkungan Kemenkumham.”

Poltekim mempunyai 4 (empat) Program Studi yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, Manajemen Teknologi Keimigrasian, dan D3 Keimigrasian. (sumber : imigrasi.go.id)

Layanan antrian Walk in Kantor Imigrasi Depok berakhir 18 Agustus 2017

Depok, Kantor Imigrasi Kelas II Depok secara resmi akan menutup layanan antrian paspor secara walk in pada hari jum’at 18 agustus 2017, sebagai gantinya layanan paspor melalui aplikasi ‘Antrian paspor’ berbasis android dan web site mulai dilaksanakan secara menyeluruh pada hari senin tanggal 21 agustus 2017.

Sebelumnya Kantor Imigrasi Depok telah melakukan ujicoba pelaksanaan antrian online ini mulai 7 Agustus 2017 dan telah disosialisasikan juga melalui media cetak/ elektronik dan sosialisasi langsung kepada calon pemohon paspor.

 

 

Layanan Antre Online Pembuatan Paspor Wujud Depok Smart City

Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok terus mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mewujudkan Depok Smart City melalui sistem pelayanannya. Salah satunya adalah layanan antrean online yang sudah diterapkan sejak 07 Agustus 2017.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan mengatakan, sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi mengenai pelayanan yang dilakukan di setiap kantor Imigrasi memang akan berbasis online atau elektronik government (e-government). Karena itu, upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi sejalan dengan program Depok Smart City yang ingin diwujudkan oleh Pemkot Depok.

“Karena itu, kebijakan Dirjen Imigrasi dengan Depok Cyber City memiliki keterkaitan dan menjadi bentuk sinergitas yang tentunya harus didukung bersama,” katanya kepada depok.go.id, belum lama ini.

Menurutnya, era digital seperti ini sebagian besar masyarakat sudah memiliki smartphone dan teknologi internet. Apalagi, sambungnya, Depok sebagai kota metropolitan tentu sebagian besar warganya sudah paham dalam penggunaan teknologi internet.

“Misalnya saja pelayanan antrean online ini, dalam tiga hari saja sudah cukup banyak masyarakat yang paham dan kemudian mendaftar secara online,” ucap Dadan.

Dadan berharap, melalui pelayanan berbasis online, maka masyarakat di Depok bisa merasa puas karena menjadi lebih cepat, mudah dan efektif. Sebagai mitra Pemkot Depok, Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok akan mendukung segala program dan berkontribusi dalam pembangunan.

“Kami selalu siap dan akan terus membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah khususnya dalam fungsi keimigrasian,” tutupnya.

Imigrasi Depok Sudah Terapkan Layanan Antre Online Pembuatan Paspor

Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok akan meningkatkan pelayanan, salah satunya melalui sistem pelayanannya. antrean online yang sudah diterapkan sejak 7 Agustus 2017 lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan mengatakan, sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi mengenai pelayanan yang dilakukan di setiap kantor Imigrasi memang akan berbasis online atau elektronik government (e-government).

Di era digital seperti ini sebagian besar masyarakat sudah memiliki smartphone dan teknologi internet. Apalagi, sambungnya, Depok sebagai kota metropolitan tentu sebagian besar warganya sudah paham dalam penggunaan teknologi internet.

“Misalnya saja pelayanan antrean online ini, dalam tiga hari saja sudah cukup banyak masyarakat yang paham dan kemudian mendaftar secara online,” ucap Dadan, Kamis (10/8/2017).

Dadan berharap, melalui pelayanan berbasis online, maka masyarakat di Depok bisa merasa puas karena menjadi lebih cepat, mudah dan efektif. Sebagai mitra Pemkot Depok, Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok akan mendukung segala program dan berkontribusi dalam pembangunan.

“Kami selalu siap dan akan terus membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah khususnya dalam fungsi keimigrasian,” pungkas Dadan. (sumber : depoktren,com)

Imigrasi Tolak WNA yang Terlibat Kejahatan Masuk ke Indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan memfasilitasi warga negara asing yang tinggal di Indonesia dengan sistem online. Meski demikian Imigrasi berhak menolak masuk para WNA yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan.

“Semua WNA yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan tentu daftar namanya itu sudah diberikan oleh aparat penegak hukum, misalnya kasus teror kita koordinasikan dengan Polri dan BNPT, kalau kasus narkoba oleh BNN sedangkan untuk kasus pedofilia atau kasus lain kita koordinasikan dengan negara perwakilannya,” kata Ronny disela-sela acara Visa On Policy and Stay Permit di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017).

Diyakini Ronny, penolakan itu dilakukan agar kejahatan serupa tidak terjadi di Indonesia. Menurut Ronny hal itu bukan merupakan bentuk diskriminasi sebuah negara.

“Jadi dengan kerja sama itu kita menolak apa dasar kita menolak yakni hanya orang asing yg bermanfaat bagi Indonesia yg boleh masuk Indonesia. Bukan diskriminasi itu, tapi kedaulatan negara, jadi negara bisa mengatur WNA mana saja yang bisa masuk. Kalau penjahat yang membahayakan dan merugikan tentu tak boleh sampai masuk,” jelas Ronny.

Diberitakan sebelumnya, seorang warga negara asing asal Australia ditolak masuk Indonesia, pada Jumat (23/6) lalu. WNA bernama Andrew Peter Stengouse itu ditolak di Bandara Ngurah Rai, Bali, karena identitasnya terdaftar sebagai pelanggar seks terhadap anak atau paedofil. Saat itu pihak imigrasi segera mengembalikan Andrew ke embarkasi awal dengan penerbangan tujuan Perth. (sumber : detik.com)_

Pemerintah Indonesia Hapus Kebijakan “Calling Visa” untuk Pakistan

Pemerintah Pakistan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Pakistan dari kelompok negara yang membutuhkan calling visa.

Alasannya, kebijakan tersebut dianggap menyulitkan warga negara Pakistan yang ingin berkunjung ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wirantomengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menghapus kebijakan calling visa tersebut.

Terlebih, sebanyak 8000 lebih warga negara Pakistan mengunjungi Indonesia sebagai turis dan wisatawan pada 2016 lalu.

“Tidak selayaknya Pakistan diberlakukan calling visa. Secara historis, hubungan antarnegara, dan hubungan dagang lainnya sangat positif. Oleh Karena itu, calling visa ini mendapatkan kebijakan baru untuk tidak dilanjutkan,” ujar Wiranto di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Penghapusan calling visa itu untuk mempermudah warga negara Pakistan masuk ke Tanah Air, usai mendapat masukan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri.

“Diambil satu pertimbangan, atau jalan tengah, tidak harus calling visa.Kan ada tiga tingkatan, bebas visa, calling visa, atau jalan tengahnya itu visa dikeluarkan oleh perwakilan negara mana pun yang menyangkut negara itu,” kata Wiranto.

Nantinya, warga negara Pakistan yang ingin berkunjung ke dalam negeri cukup datang ke perwakilan Indonesia di negara mana pun untuk meminta visa kunjungan ke Indonesia.

“Jadi hanya itu. Calling visa terlalu berat, rumit, dan makan waktu. Sehingga untuk perdagangan terganggu, pejabat yang perlu datang agak lama pun terganggu. Ini jalan tengah,” tutur Wiranto.

Pemerintah Pakistan sebelumnya telah mengajukan permohonan bebas visa sejak Maret 2016.

Pakistan juga sudah melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan BIN, untuk mencari data apakah ada tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Pakistan, agar kebijakan calling visa bisa dihapuskan Indonesia.

Dari hasil yang didapat, keterlibatan warga negara Pakistan sangat kecil dalam tindak kriminal. Seperti narkoba, hanya 0,1 persen warga negara Pakistan yang terlibat. (sumber : kompas.com)