Kantor Imigrasi Kelas II Depok Mendapat Kunjungan dari Ombudsman RI Jakarta

Kamis, 20 September 2018. Kantor Imigrasi Kelas II Depok mendapat Kunjungan dari Ombudsman RI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Koordinasi guna mendukung percepatan pencapaian target kinerja serta meningkatkan pelayanan publik.
 

Kantor Imigrasi Depok Di Kunjungi Oleh Tim SABER PUNGLI Kota Depok

Depok, 17 September 2018. Kantor Imigrasi Kelas II Depok melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan PUNGLI bagi seluruh pegawai dan PPNPN.
 
Hadir sebagai narasumber Sukasto, S.H. Kepala Sub bagian Hukum Polresta Depok sekaligus anggota Tim SABER PUNGLI Kota Depok.
 
“Pungli itu lebih dahsyat, lebih berbahaya & cakupannya lebih luas dari pada korupsi, karena selain dapat memberatkan masyarakat juga dapat mempengaruhi iklim investasi dan menurunkan wibawa hukum serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” papar sukasto.
 
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pencegahan dini terhadap praktek pungli pada instansi pemerintah khususnya Kantor Imigrasi Kelas II Depok.

Selamat Hari Ulang Tahun Kepada Bapak Ronny F Sompie (Direktur Jenderal Imigrasi)

Kepala Kantor dan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Depok Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kepada Bapak Ronny F Sompie Selaku Direktur Jenderal Imigrasi. Semoga Bapak Diberikan Kesehatan dan Kesuksesan Serta Selalu Dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Provinsi Jawa Barat Sebagai Provinsi Terbaik

Selamat Kepada Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat sebagai Provinsi Terbaik dalam ajang Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2018 untuk dimensi Infrastruktur dengan peringkat tertinggi atau Platinum.

Penghargaan Kota Depok Sebagai Kota Potensial Pelayanan Publik

SELAMAT Kepada Pemerintah & Masyarakat Kota Depok. Kantor Imigrasi Kelas II Depok turut Bangga atas Capaian Prestasi GOLD yang telah diraih sebagai Kota Potensial Pelayanan Publik dalam Penganugerahan Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2018.

Pendampingan Biro Perencanaan Dalam Rangka PMPRB

Depok, 14 September 2018. Bertempat di ruang rapat Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham melakukan pendampingan terkait kesiapan Kantor Imigrasi Kelas II Depok untuk menghadapi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Hadir perwakilan dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham Sri Yusfini Yusuf (Kepala Bagian Reformasi Birokrasi) dan Budhi Reksa Wilfiyuni (JFU Biro Perencanaan) yang memberikan arahan dan berbagi informasi apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Kantor Imigrasi Depok.

“Perlu persiapan yang matang untuk mendapatkan hasil penilaian yang maksimal, terutama pada pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat,” tutur Sri Yusfini Yusuf

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Membuka Kegiatan Penguatan Operator Kehumasan

Rabu, 12 September 2018. Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kegiatan Penguatan Operator Kehumasan di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dibuka oleh Ibnu Chuldun selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Hadir sebagai narasumber Aditya (Teknik Dasar Fotografi) dan Eli Siti Wasliah (Teknik Penulisan Berita).

 

Selamat Hari RADIO ke 73

“ Dari Sini Indonesia Masih Ada dan Tetap Ada”

Kasus Dugaan Korupsi, Pencegahan Nur Mahmudi Berakhir 22 September

 

Kepala Imigrasi Kelas II Depok Dadang Gunawan memastikan, pihaknya telah menerima surat pencegahan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Depok Harry Prihanto, dua tersangka kasus dugaan korupsi jalan. Pencegahan aktivitas ke luar negeri itu berlaku sampai 22 September 2018.

“Iya di sistem kami dua nama itu sudah masuk. Persisnya masuk tanggal berapa saya kurang ingat, tapi berlaku sampai dengan tanggal 22 September pencegahannya,” kata Dadang kepada wartawan, Senin, 10 September 2018.

Terkait hal itu, Dadang memastikan pihaknya siap melakukan penindakan jika yang bersangkutan didapati melakukan upaya melawan hukum. “Kapasitas kami apabila seseorang sudah masuk dalam daftar pencegahan maka kami pun ada kewenangan menindak bahkan menahan sementara. Untuk selanjutnya berkomunikasi dengan institusi yang menangani kasusnya dalam hal ini Polri atau penyidik,” ujarnya.

Soal kemungkinan pencekalan itu bisa diperpanjang, Dadang mengemukakan, hal tersebut bisa saja terjadi. “Intinya kalau itu aspek durasinya memang iya, tapi kembali apakah ada perpanjangan lebih lanjut. Maksimum perpanjangan dua sampai tiga tahun,” katanya.

Diketahui, Nur Mahmudi dan Harry Prihanto telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, Depok sejak 20 Agustus 2018. Nur Mahmudi yang kala itu menjabat sebagai wali kota diduga telah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp10,7 miliar tanpa disahkan DPRD.

(sumber : viva.co.id)

Selamat Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah

Selamat Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah. Semoga kita dapat senantiasa berhijrah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan di tahun baru ini.