Kegiatan Siraman Rohani dan Pelepasan Masa Purna Bhakti Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II Depok

Kegiatan siraman rohani dan pelepasan masa purna bhakti Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrai Kelas II Depok Bapak Emar Jumara, SH. pada hari Jumat 23 maret 2018

Pekan Olaharaga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Depok

Pembukaan Cabang Olahraga Hadangan (Galah Asin) dalam Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Depok pada tanggal 23-03-2018

 

Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Jawa barat pada tanggal 21-03-2018

Rapat Sinkronisasi Rencana Kegiatan Tahun 2019

Kantor Imigrasi Kelas II depok dan Sekda Kota Depok mengadakan Rapat Sinkronisasi Rencana Kegiatan Tahun 2019 bertemoat di Ruang Rapat Sekda Balai Kota Depok pada hari selasa, tanggal 20-03-2018

 

 

Dirgahayu ke-68 Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Imigrasi Kelas II Depok mengucapkan Dirgahayu ke-68 Satuan Polisi Pamong Praja

Imigrasi dan Kodim Sinergi Penegakkan Hukum

 

Imigrasi Kelas II Kota Depok menggelar sosialisasi terkait keimigrasiaan dengan bahasan  pengawasan orang asing dan penegakkan hukum di Kodim 0508/Depok.
Sosialisasi menghadirkan Kepala Imigrasi Kelas II Kota Depok, Dadan Gunawan diikuti ratusan Babinsa, perwira staf, para Danramil dan PNS Kodim Depok.

Menurut Dadan Gunawan, Sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen dalam  melakukan sinergitas antara Kodim 0508/Depok dan Kantor Imigrasi Kota Depok.”Kami punya target dalam pengawasan orang asing melalui Tim Pora. Karena itu dibutuhkan sinergitas dengan instansi yang tergabung dalam Tim Pora,”kata Dadan didampingi Dandim 0508/Depok Letkol Inf Iskandarmanto, Jumat (16/3).

Lebih lanjut Dadan mengatakan, Tim Pora merupakan wadah untuk pengawasan orang asing, namun kewenangannya difasilitasi masing-masing instansi.”Pengawasan WNA bisa bersinergi dengan Babinsa di setiap wilayah dan ini akan menjadi lebih optimal. Pengawasan kami tidak sempurna dan hanya ada di level kota. Jadi fungsi pengawasan bisa lebih dioptimalkan melalui Babinsa di wilayah,”tegasnya.

Untuk itu, Dadan berharap sinergitas ini bisa menjawab dinamika perkembangan yang terjadi, khususnya di Kota Depok.” Tahun 2018 WNA yang sudah dideportasi sebanyak 7 orang. Secara sebaran WNA tidak merata di 11 kecamatan, namun ada titik yang menjadi atensi yaitu Beji dan Sawangan. Bukan berarti rawan, tetapi wilayah ini harus menjadi perhatian dalam penegakkan hukum terhadap WNA,”tandas Dadan.

Sementara itu, Dandim 0508/Depok Letkol Inf Iskandarmanto mengatakan, salah satu tugas pokok TNI dalam bidang intel adalah pengawasan terhadap orang asing. Karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan Kantor Imigrasi untuk mengetahui keberadaan WNA di Kota Depok.

” Kita siap mengawasi WNA hingga ke pedesaaan melalui Babinsa yang ada di setiap desa. Karena itu dibutuhkan kerjasama dan sinergitas dengan kantor Imigrasi,” tandasnya. (sumber : metrodepok.com)

Imigrasi dan Kodim Sinergi Penegakkan Hukum

 

Imigrasi Kelas II Kota Depok menggelar sosialisasi terkait keimigrasiaan dengan bahasan  pengawasan orang asing dan penegakkan hukum di Kodim 0508/Depok.
Sosialisasi menghadirkan Kepala Imigrasi Kelas II Kota Depok, Dadan Gunawan diikuti ratusan Babinsa, perwira staf, para Danramil dan PNS Kodim Depok.

Menurut Dadan Gunawan, Sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen dalam  melakukan sinergitas antara Kodim 0508/Depok dan Kantor Imigrasi Kota Depok.”Kami punya target dalam pengawasan orang asing melalui Tim Pora. Karena itu dibutuhkan sinergitas dengan instansi yang tergabung dalam Tim Pora,”kata Dadan didampingi Dandim 0508/Depok Letkol Inf Iskandarmanto, Jumat (16/3).

Lebih lanjut Dadan mengatakan, Tim Pora merupakan wadah untuk pengawasan orang asing, namun kewenangannya difasilitasi masing-masing instansi.”Pengawasan WNA bisa bersinergi dengan Babinsa di setiap wilayah dan ini akan menjadi lebih optimal. Pengawasan kami tidak sempurna dan hanya ada di level kota. Jadi fungsi pengawasan bisa lebih dioptimalkan melalui Babinsa di wilayah,”tegasnya.

Untuk itu, Dadan berharap sinergitas ini bisa menjawab dinamika perkembangan yang terjadi, khususnya di Kota Depok.” Tahun 2018 WNA yang sudah dideportasi sebanyak 7 orang. Secara sebaran WNA tidak merata di 11 kecamatan, namun ada titik yang menjadi atensi yaitu Beji dan Sawangan. Bukan berarti rawan, tetapi wilayah ini harus menjadi perhatian dalam penegakkan hukum terhadap WNA,”tandas Dadan.

Sementara itu, Dandim 0508/Depok Letkol Inf Iskandarmanto mengatakan, salah satu tugas pokok TNI dalam bidang intel adalah pengawasan terhadap orang asing. Karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan Kantor Imigrasi untuk mengetahui keberadaan WNA di Kota Depok.

” Kita siap mengawasi WNA hingga ke pedesaaan melalui Babinsa yang ada di setiap desa. Karena itu dibutuhkan kerjasama dan sinergitas dengan kantor Imigrasi,” tandasnya. (sumber : metrodepok.com)

Dirgahayu Pemadam Kebakaran Indonesia ke – 99

Kantor Imigrasi Kelas II Depok mengucapkan Dirgahayu Pemadam Kebakaran Indonesia ke – 99

Training “Document Examinnation Principles and Passenger Assessment “

Kedutaan Besar Australia dan Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan training “Document Examinnation Principles and Passenger Assessment ” pada heri senin tanggal 12-03-2018, Dari Kantor Imigrasi Depok diwakili oleh

Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI (Bambang Rantam S) membuka secara resmi kegiatan acara Rakor Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 serta meresmikan Klinik SEROJA (SEhat, ROhani,JAsmani) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat bertempat di Prime Park Hotel jalan Suci/PPH Mustafa Kota Bandung, Senin (05/03/18). Dalam Laporannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat (Indro Purwoko) menyampaikan Acara ini dilaksanakan selama 3 hari dari tgl 5 sd 7 Maret 2018 dihadiri 160 peserta terdiri dari pejabat struktural Divisi Administrasi, para kepala UPT se-Jawa Barat, Tenaga Medis dan operator se-Jawa Barat. Acara rakor ini dilaksanakan selain melaksanakan rakor rencana kerja dan anggaran serta analisa kebutuhan TA 2019 dimaksudkan sebagai kegiatan awal penyusunan anggaran tahun 2019 yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran lanjutan (pagu Indikatif dan pagu alokasi anggaran) untuk memberikan masukan mengenai postur anggaran yg ajan digunakan pada th 2019 juga dilaksanakannya kegiatan FGD penguatan dan pembinaan Tenaga Medis dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dengan tujuan untuk memberikan penguatan dan mendukung proses pemberian ijin poliklinik pada LAPAS dan RUTAN di Jawa Barat. Turut hadir dalam acara ini Plh. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham (Ida Asep) serta para Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Jabar (Kadiv Admin, Nofli, Kadiv Yankumham, Seprizal, Kadiv Keimigrasian, M Henri dan Plt. Kadiv Pemasyarakatan, Agus Irianto)