SINERGITAS WUJUDKAN PENERTIBAN BMN

DEPOK- Dalam upaya mewujudkan Penertiban BMN, terjalin kolaborasi antara Pemkot Depok, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, RUTAN Depok dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok. Aset tanah yang dimiliki Pemkot Depok, yang selama ini digunakan oleh RUTAN Depok dan Kanim Depok akan dipindahtangankan menjadi milik Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Bertempat di Ruang Rapat Bidang Aset Pemkot Depok, Selasa, 4 Desember 2018 pukul 08.00 WIB telah dilaksanakan koordinasi pemindahtanganan Aset Tanah antara Pemerintah Kota Depok (Fadly/Kabid Aset), Kepala RUTAN Depok (Bawono Ika), Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok (Agung W), Kepala Bagian PP Kanwil (Toni) dan Konsultan Perizinan (Adi Gunaya).

Koordinasi terkait dengan tahapan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak dari mulai proses pensertifikatan tanah sampai dengan serah terima aset.