Jumat (04/08), Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok yang biasanya selalu disibukkan dengan rutinitas kegiatan pelayanan keimigrasian dan dikejar target pekerjaan, tak melupakan kesehatan dan kebugaran tubuh. Secara rutin setiap hari Jumat, Kali ini Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mengadakan senam pagi bersama di halaman parkir kantor imigrasi depok.  Kegiatan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB s.d selesai dipandu oleh seorang instruktur senam. Genre senam  yang biasanya  dihadirkan adalah aerobik, zumba, poco-poco dan lainnya.

Banyak sekali manfaat yang didapat dari senam pagi. Gerakan senam dapat melancarkan peredaran darah dan metabolisme tubuh. Dengan begini, otot-otot di tubuh Anda akan bergerak secara aktif dan stok energi pun akan bertambah. Senam pagi juga dapat merangsang otak untuk melepaskan hormon endorphin. Hormon ini dikenal sebagai hormon untuk memperbaiki mood, meningkatkan imunitas, mengurangi stress sehingga membuat perasaan nyaman dan senang.

Selain untuk mendapatkan manfaat fisik dari berolahraga, yang tidak kalah penting, tujuan diadakan kegiatan senam pagi adalah sebagai ajang silaturahmi dan menigkatkan kekompakan serta rasa kekeluargaan antar pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok.

#KemenkumhamJabar

#RAndikaDwiPrasetya

#KanimDepok

#FahrulNovryAzman

Peringati Hari Jadi Kantor Imigrasi Depok yang ke-15 Tahun, Imigrasi Depok gelar kegiatan Donor Darah.

Depok – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kantor Imigrasi Depok yang ke-15, Kantor Imigrasi Depok menggelar kegiatan Donor Darah bertempat di lobi lantai 2 Kantor Imigrasi Depok, Senin (31/07).

Bekerjasama dengan PMI Kota Depok, kegiatan donor darah ini selain diikuti oleh ASN dan PPNPN Kantor Imigrasi Depok, Masyarakat turut hadir untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Melalui Kegiatan Donor Darah ini, diharapkan akan makin menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan tolong menolong terhadap sesama dan bisa memberikan manfaat sekaligus sebagai wujud peduli kemanusiaan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

#KemenkumhamJabar

#RAndikaDwiPrasetya

#KanimDepok

#FahrulNovryAzman

Senin (31/07), Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menggelar kegiatan kegiatan Apel Pagi Pegawai.

Apel Pagi dilaksanakan di halaman parkir Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, diikuti oleh Pejabat Struktural, Pegawai dan PPNPN Kantor Imigrasi Depok.

#KemenkumhamJabar
#RAndikaDwiPrasetya
#KanimDepok
#FahrulNovryAzman

Oxford – Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford, dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental.

Konferensi ini mengambil tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity), dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara, yang merupakan para Ahli Hukum Internasional dan para pejuang HAM internasional.

Tampil sebagai Pembicara Utama, Yasonna menjelaskan bahwa isu martabat manusia dapat dilihat  dari berbagai konteks yang berbeda karena keragaman budaya, namun tidak menghapuskan persamaan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang terhormat tanpa dibeda-bedakan.

“Persepsi yang berbeda tentang martabat manusia tidak menghapuskan fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan secara terhormat, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial seseorang,” ujar Yasonna.

Yasonna juga mengungkapkan martabat manusia memiliki keterkaitan dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil.

“Konsep martabat manusia sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia, karena HAM menciptakan tatanan yang menjunjung martabat setiap manusia,” ungkap Yasonna.

Dalam konferensi itu Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas pelindungan HAM di Indonesia ditujukan pada kelompok paling rentan dan terpinggirkan. Kelompok ini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan yang merata bagi semua masyarakat.

Selain itu, tambah Yasonna, pemerintah Indonesia juga menjamin kebebasan beragama bagi segenap masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah resmi negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tindak lanjut dari konferensi Oxford ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya”, bekerja sama dengan Brigham Young University Law School, Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama, dan Templeton Religion Trust, pada tanggal 13 -14 November 2023 di Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan tema “Martabat Manusia dan Aturan Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif.”

Diskusi dengan Mahasiswa Indonesia

Selain itu, pada hari yang sama di sela kunjungan kerjanya ke Oxford University, Menteri Hukum dan HAM menyempatkan diri bertemu dengan 100 mahasiswa dari beragam universitas yang tergabung dalam Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) Oxford, serta diaspora Indonesia yang tinggal di Inggris.

Yasonna mendiskusikan berbagai isu khususnya yang berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM seperti keimigrasian dan kewarganegaraan.

Dalam isu keimigrasian, Yasonna menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia memberikan fasilitas keimigrasian bagi diaspora dan repatriasi ex Warga Negara Indonesia melalui Izin Tinggal Keimigrasian (ITK).

Selain itu, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai Golden Visa atau Visa Rumah Kedua sebagai upaya untuk menarik tenaga profesional dan pebisnis untuk tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama sesuai ketentuan yang berlaku,

“Kebijakan terbaru adalah Visa Rumah Kedua. Indonesia mengincar pelintas-pelintas berkualitas untuk berinvestasi dan memberikan keuntungan kepada Indonesia,” ujar Yasonna.

Untuk ex Mahasiswa Indonesia Ikatan Dinas (MAHID), pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Melalui kebijakan ini, Kemenkumham dapat memberikan kemudahan fasilitas keimigrasian bagi ex. MAHID yang ingin kembali ke Indonesia.

Mengenai isu kewarganegaraan, Yasonna menyampaikan kepastian hukum bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda, dimana Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Mei 2022 telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 tahun 2022 yang mengatur tentang Kewarganegaraan.

“Dengan PP ini, anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum berlakunya UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dan anak yang lahir di negara Ius Soli, dapat memperoleh Kewarganegaraan RI melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden paling lambat 2 tahun setelah PP disahkan, yaitu 31 Mei 2024 nanti,” jelas Yasonna.

Yasonna berpesan agar para pelajar Indonesia di Oxford untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan akademik, maupun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal itu akan menjadi bekal untuk masa depan sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia pada saat kembali ke Indonesia.

Dalam lawatan ke Inggris ini, Menteri Yasonna didampingi oleh Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Muzhar dan juga Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawati.

#KemenkumhamJabar
#RAndikaDwiPrasetya
#KanimDepok
#FahrulNovryAzman