Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Divisi Imigrasi

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok beserta Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mengikuti acara penyusunan analisis jabatan di lingkungan unit pelaksana teknis imigrasi dan divisi imigrasi di Putri Duyung Cottage Ancol, 28 Februari s/d 03 Maret 2018.

 

 

 

Seminar Nasional Politeknik Imigrasi

Seminar Nasional Politeknik Imigrasi : Sistem Aplikasi Antrian Daring dalam Permohonan Paspor di Kantor Imigrasi dan Penandatanganan MOU Politeknik dan Universitas Krisnaswipayana di Balai Kartini (28 Februari 2018)

 

 

 

 

 

Pengajian Rutin Kantor Imigrasi Kelas II Depok

Pengajian Rutin Kantor Imigrasi Kelas II Depok, yang diadakan pada tanggal 22-02-2018

 

Kementerian Hukum dan HAM Predikat Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Selamat untuk Kementerian Hukum dan HAM atas Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Workshop Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun Anggaran 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur

Kepala seksi pengawasan dan penindakan kantor imigrasi kelas II depok menghadiri acara workshop penegakan hukum keimigrasian tahun anggaran 2018 di balikpapan kalimantan timur tanggal 21 – 23 februari 2018, dengan tema “kita tingkatkan profesionalisme penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian pasti smile”

Acara tersebut dibuka langsung oleh direktur jenderal imigrasi bapak DR. RONNIE F SOMPIE serta dihadiri oleh direktur pengawasan dan penindakan keimigrasian, direktur sistem dan teknologi informasi keimigrasian serta jajaran eselon II kantor wilayah kementerian hukum dan HAM kalimantan timur.

 

 

Pengarahan Menteri Hukum dan Ham kepada CPNS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Pengarahan Menteri Hukum dan Ham kepada CPNS di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, bertempat Gedung Youth Center Sport Jabar, 21 Pebruari 2018, Arcamanik Bandung

 

 

 

 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Imigrasi Depok

Pendampingan Tim Inspektorat Jenderal Wil. 2 Kementerian Hukum dan Ham, dalam Rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Imigrasi Depok

Arahan Pimpinan Dalam Rangka Kemudahan Mendapatkan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Serta Upaya Pencegahan Pungli Di Lingkugan Ditjen Imigrasi

Arahan Pimpinan Dalam Rangka Kemudahan Mendapatkan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Serta Upaya Pencegahan Pungli Di Lingkugan Ditjen Imigrasi;

1. Dilaksanakan Hari Senin, 5 Pebruari 2018;
2. Tempat, Lantai 19 Gedung Ditjen Imigrasi, Kemenkumham;
3. Di hadiri oleh:
– Dirjen Imigrasi;
– Staf Khusus Menkumham Bapak M. Nurdin dan Bapak Fajar Lase;
– Staf Ahli Bidang Ekonomi Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.;
– Sesditjen Imigrasi dan Jajaran Direktur di Lingkungan Ditjen Imigrasi;
– seluruh Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi seluruh Indonesia.

 

 

 

 

Selamat Hari Pers Nasional

Kantor Imigrasi Kelas II Depok mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional, semoga Pers semakin kuat untuk menyokong Demokrasi Bangsa

Antisipasi Paspor Fiktif, Ini Seruan Imigrasi Depok

 

Pelayanan pembuatan paspor di kantor Kelas II Imigrasi Depok dalam program pelayanan Simpati di Monas, telah melebih target yang ditentukan. Kegiatan itu diadakan sejak pertengahan Desember 2017 hingga 23 Januari 2018 berkaitan Hari Bakti ke-68 Imigrasi.

“Sekitar 2.400 paspor dari target yang ditentukan sebesar 1.600 paspor dapat diselesaikan tanpa hambatan sama sekali, ” kata Kepala Imigrasi kelas II Depok Dadan Gunawan,  Jumat (26/1).

Masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan melalui online cukup besar, semua dapat ditangani dengan baik tanpa hambatan. Bahkan, kurun waktu tahun 2017 ini kantor Imigrasi kelas II Depok telah mengeluarkan sekitar 43 ribu paspor dan kurang dari 10 persen untuk paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Menurut dia, selain memberikan paspor kepada masyarakat pihaknya juga melakukan penindakan terhadap 71 orang termasuk melakukan deportasi kepada seorang WNA di awal Januari 2018 ini berkaitan dengan kasus uang palsu.

Pihaknya, tambah dia, juga mengantisipasi adanya paspor fiktif yang belakangan ramai di masyarakat dan berharap masyarakat yang ingin mengurus paspor hendaknya langsung tanpa melalui orang lain atau perantara.

“Dalam upaya memberikan pemahaman maupun pengertian terhadap masyarakat luas berkaitan pelayanan pembuatan paspor selain memberikan sosialisasi serta penyuluhan oleh petugas tim pora dan kecamatan,” tambah dia, pihaknya juga akan berupaya memberikan penyuluhan kepada jajaran di tingkat kelurahan agar mereka memahami dan mengerti masalah keimigrasian. (sumber : poskotanews.com)