Layanan antrian Walk in Kantor Imigrasi Depok berakhir 18 Agustus 2017

Depok, Kantor Imigrasi Kelas II Depok secara resmi akan menutup layanan antrian paspor secara walk in pada hari jum’at 18 agustus 2017, sebagai gantinya layanan paspor melalui aplikasi ‘Antrian paspor’ berbasis android dan web site mulai dilaksanakan secara menyeluruh pada hari senin tanggal 21 agustus 2017.

Sebelumnya Kantor Imigrasi Depok telah melakukan ujicoba pelaksanaan antrian online ini mulai 7 Agustus 2017 dan telah disosialisasikan juga melalui media cetak/ elektronik dan sosialisasi langsung kepada calon pemohon paspor.

 

 

Layanan Antre Online Pembuatan Paspor Wujud Depok Smart City

Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok terus mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mewujudkan Depok Smart City melalui sistem pelayanannya. Salah satunya adalah layanan antrean online yang sudah diterapkan sejak 07 Agustus 2017.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan mengatakan, sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi mengenai pelayanan yang dilakukan di setiap kantor Imigrasi memang akan berbasis online atau elektronik government (e-government). Karena itu, upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi sejalan dengan program Depok Smart City yang ingin diwujudkan oleh Pemkot Depok.

“Karena itu, kebijakan Dirjen Imigrasi dengan Depok Cyber City memiliki keterkaitan dan menjadi bentuk sinergitas yang tentunya harus didukung bersama,” katanya kepada depok.go.id, belum lama ini.

Menurutnya, era digital seperti ini sebagian besar masyarakat sudah memiliki smartphone dan teknologi internet. Apalagi, sambungnya, Depok sebagai kota metropolitan tentu sebagian besar warganya sudah paham dalam penggunaan teknologi internet.

“Misalnya saja pelayanan antrean online ini, dalam tiga hari saja sudah cukup banyak masyarakat yang paham dan kemudian mendaftar secara online,” ucap Dadan.

Dadan berharap, melalui pelayanan berbasis online, maka masyarakat di Depok bisa merasa puas karena menjadi lebih cepat, mudah dan efektif. Sebagai mitra Pemkot Depok, Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok akan mendukung segala program dan berkontribusi dalam pembangunan.

“Kami selalu siap dan akan terus membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah khususnya dalam fungsi keimigrasian,” tutupnya.

Imigrasi Depok Sudah Terapkan Layanan Antre Online Pembuatan Paspor

Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok akan meningkatkan pelayanan, salah satunya melalui sistem pelayanannya. antrean online yang sudah diterapkan sejak 7 Agustus 2017 lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan mengatakan, sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi mengenai pelayanan yang dilakukan di setiap kantor Imigrasi memang akan berbasis online atau elektronik government (e-government).

Di era digital seperti ini sebagian besar masyarakat sudah memiliki smartphone dan teknologi internet. Apalagi, sambungnya, Depok sebagai kota metropolitan tentu sebagian besar warganya sudah paham dalam penggunaan teknologi internet.

“Misalnya saja pelayanan antrean online ini, dalam tiga hari saja sudah cukup banyak masyarakat yang paham dan kemudian mendaftar secara online,” ucap Dadan, Kamis (10/8/2017).

Dadan berharap, melalui pelayanan berbasis online, maka masyarakat di Depok bisa merasa puas karena menjadi lebih cepat, mudah dan efektif. Sebagai mitra Pemkot Depok, Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok akan mendukung segala program dan berkontribusi dalam pembangunan.

“Kami selalu siap dan akan terus membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah khususnya dalam fungsi keimigrasian,” pungkas Dadan. (sumber : depoktren,com)

Imigrasi Tolak WNA yang Terlibat Kejahatan Masuk ke Indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan memfasilitasi warga negara asing yang tinggal di Indonesia dengan sistem online. Meski demikian Imigrasi berhak menolak masuk para WNA yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan.

“Semua WNA yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan tentu daftar namanya itu sudah diberikan oleh aparat penegak hukum, misalnya kasus teror kita koordinasikan dengan Polri dan BNPT, kalau kasus narkoba oleh BNN sedangkan untuk kasus pedofilia atau kasus lain kita koordinasikan dengan negara perwakilannya,” kata Ronny disela-sela acara Visa On Policy and Stay Permit di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017).

Diyakini Ronny, penolakan itu dilakukan agar kejahatan serupa tidak terjadi di Indonesia. Menurut Ronny hal itu bukan merupakan bentuk diskriminasi sebuah negara.

“Jadi dengan kerja sama itu kita menolak apa dasar kita menolak yakni hanya orang asing yg bermanfaat bagi Indonesia yg boleh masuk Indonesia. Bukan diskriminasi itu, tapi kedaulatan negara, jadi negara bisa mengatur WNA mana saja yang bisa masuk. Kalau penjahat yang membahayakan dan merugikan tentu tak boleh sampai masuk,” jelas Ronny.

Diberitakan sebelumnya, seorang warga negara asing asal Australia ditolak masuk Indonesia, pada Jumat (23/6) lalu. WNA bernama Andrew Peter Stengouse itu ditolak di Bandara Ngurah Rai, Bali, karena identitasnya terdaftar sebagai pelanggar seks terhadap anak atau paedofil. Saat itu pihak imigrasi segera mengembalikan Andrew ke embarkasi awal dengan penerbangan tujuan Perth. (sumber : detik.com)_

Pemerintah Indonesia Hapus Kebijakan “Calling Visa” untuk Pakistan

Pemerintah Pakistan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Pakistan dari kelompok negara yang membutuhkan calling visa.

Alasannya, kebijakan tersebut dianggap menyulitkan warga negara Pakistan yang ingin berkunjung ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wirantomengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menghapus kebijakan calling visa tersebut.

Terlebih, sebanyak 8000 lebih warga negara Pakistan mengunjungi Indonesia sebagai turis dan wisatawan pada 2016 lalu.

“Tidak selayaknya Pakistan diberlakukan calling visa. Secara historis, hubungan antarnegara, dan hubungan dagang lainnya sangat positif. Oleh Karena itu, calling visa ini mendapatkan kebijakan baru untuk tidak dilanjutkan,” ujar Wiranto di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Penghapusan calling visa itu untuk mempermudah warga negara Pakistan masuk ke Tanah Air, usai mendapat masukan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri.

“Diambil satu pertimbangan, atau jalan tengah, tidak harus calling visa.Kan ada tiga tingkatan, bebas visa, calling visa, atau jalan tengahnya itu visa dikeluarkan oleh perwakilan negara mana pun yang menyangkut negara itu,” kata Wiranto.

Nantinya, warga negara Pakistan yang ingin berkunjung ke dalam negeri cukup datang ke perwakilan Indonesia di negara mana pun untuk meminta visa kunjungan ke Indonesia.

“Jadi hanya itu. Calling visa terlalu berat, rumit, dan makan waktu. Sehingga untuk perdagangan terganggu, pejabat yang perlu datang agak lama pun terganggu. Ini jalan tengah,” tutur Wiranto.

Pemerintah Pakistan sebelumnya telah mengajukan permohonan bebas visa sejak Maret 2016.

Pakistan juga sudah melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan BIN, untuk mencari data apakah ada tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Pakistan, agar kebijakan calling visa bisa dihapuskan Indonesia.

Dari hasil yang didapat, keterlibatan warga negara Pakistan sangat kecil dalam tindak kriminal. Seperti narkoba, hanya 0,1 persen warga negara Pakistan yang terlibat. (sumber : kompas.com)

Imigrasi Depok Akan Uji Coba Layanan Antre Online Pembuatan Paspor

Kantor Imigrasi Kelas II Depok akan menerapkan uji coba sistem layanan antrean secara online mulai 7 Agustus 2017. Sistem tersebut merupakan kebijakan terbaru guna memudahkan para pemohon paspor yang memiliki keperluan terkait Keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan mengatakan, dengan mendaftar di website atau mengunduh aplikasi di ponsel, masyarakat dapat lebih dimudahkan dengan sistem antrean ini. Sebab, tujuan dibentuk sistem tersebut adalah menciptakan konsep layanan yang lebih teratur. Apalagi di era digital, sambungnya, teknologi internet sudah sangat meluas di masyarakat, sehingga pihaknya memanfaatkan teknologi internet tersebut.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan masyarakat di Kantor Imigrasi karena melalui layanan antrean online, mereka bisa memilih hari dan jam pelayanan sesuai keinginan,” katanya kepada depok.go.id, saat ditemui di kantornya, Jumat (04/08/2017).

Dadan menuturkan, uji coba sistem antrean online akan diterapkan selama dua minggu. Selama dua minggu itu, lanjut Dadan, masih diterapkan dua sistem yaitu antrean secara online dan secara langsung di kantor Imigrasi.

“Nanti setelah dua minggu uji coba beserta sosialisasi, akan kami terapkan sistem antrean secara online sepenuhnya,” kata Dadan.

Dirinya berharap, pelaksanaan sistem antrean online menimbulkan kenyamanan di dua sisi, baik dari sisi yang dilayani maupun yang melayani. Dirinya juga meminta masyarakat untuk memaklumi ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan saat penerapan uji coba sistem tersebut.

“Kami berharap dengan pelayanan antrean secara online, masyarakat bisa mendapatkan kemudahan sehingga tidak membutuhkan waktu lama menunggu di Kantor. Selain itu, sistem ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sempitnya lahan parkir di area kantor Imigrasi,” tandasnya. (sumber : depok.go.id)

Sembilan Tahun Berdiri, Kantor Imigrasi Makin Tingkatkan Pelayanan

Peringatan hari jadi Kantor Imigrasi Kelas II Depok pada 1 Agustus 2017 menjadi momen peningkatan pelayanan dan sinergitas dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Upaya tersebut baik dalam pelayanan permohonan paspor maupun pengawasan dan penindakan yang berkaitan dengan Keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan mengatakan, sejak tahun 2008, Imigrasi terus berkembang dan berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya berharap di usia ke-9 tahun, sinergitas dengan pemerintah bisa terus terjalin, dan bisa tetap berkontribusi dalam pembangunan.

“Kami terus berupaya optimal agar bisa sesuai dengan ekspektasi masyarakat, khususnya masyarakat di Depok,” katanya kepada depok.go.id, saat ditemui di ruangannya, Kamis (03/08/2017).

Dirinya menuturkan, saat ini pihaknya tengah memaksimalkan sektor yang menggunakan anggaran. Salah satunya adalah pengefektifitasan penggunaan media informasi milik Kantor Imigrasi Kelas II Depok seperti website dan media sosial.

“Melalui media-media tersebut kami menginformasikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi kami, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya,” tutur Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan, lewat media sosial seperti twitter dan instagram, masyarakat dapat secara bebas berinteraksi dengan pihak Imigrasi. Seperti bertanya maupun menyampaikan informasi mengenai keberadaan warga negara asing, keluhan dan saran terkait pelayanan.

“Karena kami sangat membutuhkan saran dan masukan yang membangun dari masyarakat. Supaya Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok bisa menjadi lebih baik lagi,” tutupnya. (sumber : depok.go.id)

Wali Kota Depok: Adipura Kebanggaan Kita Bersama

Selamat Untuk Kota Depok yang telah meraih Piala Adipura.

Kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan stakeholder dalam upaya memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan berbuah manis. Pasalnya, setelah 18 tahun berdiri, akhirnya bisa berbangga hati dengan dibawa pulangnya Piala Adipura ke Kota Depok.

Wali Kota Depok Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2017

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2017 kategori lingkungan hidup dari Koran Sindo. Penghargaan tersebut berhasil diraih karena konsistensi Mohammad Idris mengedukasi, serta memfasilitasi masyarakat dalam mengolah sampah dengan sejumlah inovasi.

“Penghargaan yang diberikan kepada saya merupakan milik warga Kota Depok. Sebab penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi, agar menambah semangat masyarakat untuk terus mengatasi permasalahan sampah,” tutur Mohammad Idris, saat acara penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2017 yang digelar di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Selasa malam (01/08/2017).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, sampah menjadi permasalahan serius di berbagai daerah. Terlebih Kota Depok yang memiliki jumlah penduduk 2,1 juta jiwa, dengan total 1.200 ton sampah per hari. Sedangkan daya tampung yang dimiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung hanya sebesar 700 ton. Tentu hal tersebut menjadi permasalahan serius yang harus segera dipecahkan.

“Karena itu keberadaan bank sampah dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Karena, bank sampah dapat memberikan sejumlah aspek manfaat, salah satunya adalah merubah cara pandang masyarakat tentang pengelolaan sampah. Dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, maka sampah menjadi bernilai ekonomis. Saat ini sudah ada 500 bank sampah yang ada di Kota Depok” jelasnya.

Dikatakannya, untuk sampah organik dapat diolah menjadi pupuk. Kemudian yang sedang dikembangkan adalah sampah untuk diubah menjadi pakan ikan hias. “Pakan ikan hias tersebut berasal dari pembusukan sampah yang dapat membantu untuk budidaya ikan hias. Bahkan ke depan pakan ikan hias tersebut bisa diekspor,” kata Mohammad Idris.

Selain itu, sambung Mohammad Idris, saat ini masyarakat juga telah mengembangkan pemanfaatan sampah menjadi gas metan. Pengolahan sampah tersebut dilakukan agar dapat digunakan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Apa yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diturunkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) dalam peningkatan bidang pembangunan, salah satunya merubah sampah menjadi energi,” terangnya.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Koran Sindo, Pung Purwanto mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada Wali Kota Depok merupakan bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang memiliki inovasi, sehingga berdampak positif ke masyarakat.

“Kota Depok sudah menggunakan bank sampah sejak lama. Kriterianya juga berdasarkan fakta di lapangan. Rupanya program bank sampah tersebut membantu masyarakat, serta pelaksanaannya terus berkelanjutan,” katanya.

Dirinya menambahkan, diharapkan para kepala daerah dapat menjaga inovasi agar dapat terus berkelanjutan. Artinya, saat inovasi sudah berjalan, meski belum 100 persen mengatasi masalah perkotaan, tetapi inovasi tersebut dapat terus berjalan baik.

“Sebagai insan media mempunyai kewajiban mengawal program bank sampah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (sumber: depok.go.id)

Dirjen Imigrasi Jadi Pembicara Kunci dalam FGD tentang Penanganan Pengungsi

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie bertindak sebagai Keynote Speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Implementasi Perpres No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Turut hadir sebagai narasumber: Kepala Perwakilan Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi di Indonesia, Thomas Vargas; Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Ditjen Multilateral-Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar; Kepala Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Masykur; serta Kabid Penanganan Kejahatan Transnasional pada Asdep 2/V, Kombes Pol Puja Laksana.

FGD diselenggarakan sebagai bagian acara expo dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia yang jatuh pada setiap 20 Juni yang diselenggarakan oleh Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan UNHCR, pada Senin-Selasa (24-25/7) bertempat di Ice Palace Hall, Lotte Avenue, Kuningan-Jakarta Selatan. (sumber : imigrasi.go.id)