Senin (16/10), Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menggelar kegiatan kegiatan Apel Pagi Pegawai.

Apel Pagi dilaksanakan di halaman parkir Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, diikuti oleh Pejabat Struktural, Pegawai dan PPNPN Kantor Imigrasi Depok.

#KemenkumhamJabar
#RAndikaDwiPrasetya
#KanimDepok
#FahrulNovryAzman

BANDUNG – Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, pagi ini, Kamis, 12 Oktober 2023, lantik dan ambil Sumpah 176 orang pegawai terdiri dari 125 orang Pejabat Administrasi Pemasyarakatan, 38 Orang Pejabat Administrasi Imigrasi, 10 orang JF Analis Keimigrasian, 3 orang JF Pembimbing Kemasyarakatan, dan 1 orang JF Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid, dan disebarluaskan melalui Aplikasi Zoom dan Youtube Channel Kemenkumham Jabar.

Kegiatan ini dihadiri PK Ahli Utama, Dewa Putu Gede, Ketua DWP Ditjenpas, Anna Br Siahaan, Dirlalintaskim Ditjenim, Pramella Yunidar Pasaribu, Kadivmin Jabar, Itun Wardatul Hamro, Kadivim Jabar, Yayan Indriana, Kadivpas Jabar, Kusnali, Pejabat Administrasi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis se- Jawa Barat.

Kakanwil Andika dalam sambutannya menyampaikan, “Jalankan tugas yang anda emban sebaik-baiknya tanpa mengharap pamrih apapun selain pahala dari-Nya. Terus gelorakan semangat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Hasil pekerjaan yang kita laksanakan dengan baik, merupakan kontribusi yang berharga bagi pembangunan bangsa dan negara”.

“Pengangkatan dalam jabatan baik administrasi maupun fungsional adalah sebuah anugrah, sehingga pelantikan dalam jabatan hari ini memungkinkan kita untuk merenungkan makna serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang kita emban. Jabatan adalah sebuah anugrah yang diberikan kepada individu yang dianggap paling mampu, kompeten, dan bersedia untuk memimpin dan melayani organisasi ini”. tutur Andika.

Manfaat dari berikhtiar adalah menciptakan lingkungan kerja yang efisien, adil, dan berintegritas. Hal ini memungkinkan kita untuk mencapai tujuan organisasi kita dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.Dengan berikhtiar, kita bisa memastikan bahwa kita memenuhi harapan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita sebagai seorang pejabat.

“Kepada saudara yang diamanahkan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis baik yang mutasi maupun promosi, saya berpesan untuk mengexplore diri untuk kebaikan organisasi, meningkatnya kinerja organisasi ada di pudak saudara-saudara. Maknai manfaat apa sekiranya yang bisa kita berikan untuk organisasi atas amanah yang telah organisasi berikan”. tutur Andika.

“Harapan saya bagi Saudara yang baru mendapat kesempatan diberi amanah menduduki jabatan, belajarlah untuk mengerti bagaimana cara Saudara menjadi seseorang yang memegang jabatan. Namun bagi yang sudah menduduki jabatan, lakukan introspeksi apakah selama ini telah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, lalu apa saja manfaat yang telah diberikan kepada organisasi. Agar amanah yang diemban Saudara saat ini dapat menjadi amal pahala dan berkah untuk diri Saudara”. tutup Andika.

Anugerah ini muncul atas dasar pemilihan dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan. Ini adalah suatu bentuk kepercayaan serta kehormatan yang harus dijunjung tinggi dan diterima dengan penuh rasa syukur. Namun, dengan anugerah ini juga datang tanggung jawab yang besar. Kita harus menyadari bahwa jabatan ini adalah amanah, dan kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan integritas dan komitmen yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menyikapi anugerah ini dengan penuh kesadaran akan arti pentingnya.

Sikap ikhtiar diperlukan dalam menjalani tanggung jawab mengemban jabatan. Ikhtiar adalah usaha secara bersungguh-sungguh dan tindakan yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa kita memenuhi harapan yang diberikan kepada kita sebagai seorang pejabat. Ini mencakup dedikasi, kerja keras, integritas, pemahaman, dan pengembangan diri secara berkelanjutan.

Lalu bagaimana kita berikhtiar? Pertama, dengan mendalami pemahaman tentang jabatan ini, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta terus meningkatkan kompetensi kita. Kedua, dengan berkomitmen untuk bertindak secara jujur, transparan, dan dengan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Ketiga, dengan berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat dalam organisasi ini, karena sukses dalam organisasi memerlukan kerjasama tim yang baik.

#KemenkumhamJabar
#RAndikaDwiPrasetya
#KanimDepok
#FahrulNovryAzman

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, mengajak negara-negara Asia – Afrika yang tergabung dalam Asian – Africa Legal Consultative Organization (AALCO) mengambil langkah aktif untuk menjadi mitra dialog yang sejajar dengan organisasi lain di tingkat global. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM di depan para duta besar negara anggota AALCO dalam acara Breakfast Meeting yang digelar di Jakarta (2/10). Pada kesempatan tersebut, Yasonna menegaskan bahwa AALCO sebagai organisasi antar-pemerintah di Asia Afrika memiliki kekuatan besar untuk menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di berbagai bidang.

AALCO merupakan hasil dari KTT Asia – Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Setahun kemudian, organisasi ini resmi berdiri dan sejak saat itu aktif mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti hukum internasional, hukum laut, hukum dagang, dan lain-lain. Pembahasan isu dilakukan melalui forum tahunan (Annual Session) yang digelar di negara anggota AALCO. Tahun ini, The 61st AALCO Annual Session akan digelar di Bali pada 16 – 20 Oktober 2023.

“Forum ini menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan negara anggota AALCO lainnya untuk membahas isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di tingkat global. AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Kekuatan tawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan kepentingan negara-negara Asia – Afrika,” tegas Yasonna.

Beberapa agenda pembahasan utama pada gelaran The 61st AALCO Annual Session antara lain isu-isu terkait pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional, asset recovery, dan hukum laut yang mencakup pula isu illegal fishing.

Terkait illegal fishing, Indonesia mengajukan concept note untuk mengkategorikan illegal fishing sebagai Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara. Selama ini, isu illegal fishing dipandang sebagai masalah administratif dan bukan masalah hukum. Pada Annual Session kali ini, Indonesia
melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai kejahatan terorganisir.

Dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai US$6 miliar, dimana Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar. Sebuah laporan lain menyatakan illegal fishing mengakibatkan kerugian US$2,3 miliar per tahun di empat negara Afrika, termasuk Gambia dan Senegal yang merupakan negara
anggota AALCO.

“Melihat besarnya dampak finansial kegiatan illegal fishing, kami mengajak negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai sebuah kejahatan terorganisir lintas negara yang bisa dijerat hukum internasional. AALCO harus bisa melindungi kepentingan anggotanya dari tekanan pihak lain yang menyatakan bahwa illegal fishing adalah masalah administratif semata. Kerjasama dan dukungan antar negara menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa kekayaan laut negara-negara anggota AALCO, termasuk Indonesia, tidak semakin tergerus” ujar Yasonna.

#KemenkumhamJabar
#RAndikaDwiPrasetya
#KanimDepok
#FahrulNovryAzman