Archive for month: July, 2025

Depok — Dalam upaya memperkuat sinergi antarlembaga dan merespons berbagai tantangan yang dihadapi di wilayah kerja, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Wali Kota Depok, Bapak Supian Suri, pada hari Selasa, 22 Juli 2025, bertempat di Balai Kota Depok.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Depok, Bapak Irvan Triansyah, didampingi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bapak Indrias Natanael. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas sejumlah isu prioritas yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Kota, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan serta dinamika keimigrasian di wilayah Depok.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan keprihatinan terkait kondisi kebersihan dan tata lingkungan di sekitar kawasan kantor. Penanganan terhadap pengelolaan sampah, penataan taman, dan sistem drainase menjadi fokus utama yang diusulkan agar mendapat perhatian khusus dari Pemkot demi menciptakan ruang layanan publik yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Selain itu, turut dibahas isu-isu keimigrasian yang memerlukan penguatan koordinasi di tingkat daerah, seperti pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA), peningkatan peran aparat kewilayahan dalam pelaporan, serta dukungan data dan kebijakan daerah untuk menunjang tugas keimigrasian.

Wali Kota Depok, Bapak Supian Suri, mengapresiasi inisiatif koordinasi ini dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota siap memberikan dukungan konkret terhadap berbagai langkah yang ditempuh Kantor Imigrasi. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

“Kolaborasi antarlembaga adalah kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan lingkungan kota yang tertib serta aman,” ujar Wali Kota.

Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi kelembagaan secara berkelanjutan, serta menindaklanjuti hasil diskusi melalui langkah-langkah operasional di lapangan. Kantor Imigrasi Depok berharap sinergi ini dapat mendukung pelayanan keimigrasian yang semakin profesional, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat.

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menunda implementasi paspor desain merah putih yang sedianya akan diterbitkan pertama kali pada peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025. Keputusan ini diambil dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga serta sebagai respon terhadap aspirasi masyarakat.

“Setelah melalui evaluasi secara menyeluruh, Ditjen Imigrasi memutuskan untuk menunda implementasi paspor desain merah putih. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab, serta melibatkan banyak pihak,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman.

Lebih lanjut Yuldi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran mengharuskan Ditjen Imigrasi untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Keputusan tersebut juga diambil setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat, dengan memperhatikan tingkat urgensi serta dinamika ekonomi yang tengah bergulir.

Pasca peluncuran desain baru paspor 17 Agustus 2024 lalu, Ditjen Imigrasi aktif memantau opini publik terkait kebijakan tersebut. Selama Agustus 2024 s.d. Juli 2025 analisis media sosial dari berbagai macam kanal mengumpulkan 1.642 sampel unggahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan kebijakan Pemerintah yang lebih fokus pada penguatan substansi paspor, yaitu penguatan posisi paspor Indonesia secara global. Dari sampel unggahan tersebut juga terlihat kecenderungan masyarakat kepada kebijakan pelayanan dengan dampak yang lebih konkret untuk dirasakan serta selaras dengan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan publik.

Dengan anggaran yang tersedia, Ditjen Imigrasi berupaya memaksimalkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pengembangan serta pemeliharaan sistem berbasis digital. Inovasi tidak berhenti pada perubahan desain fisik, melainkan berupa penguatan sistem dan pelayanan yang lebih tepat guna.

“Perlu digarisbawahi bahwa ditundanya kebijakan ini bukan berarti fokus untuk memperkuat Paspor Indonesia berhenti dilakukan. Langkah strategis yang melibatkan instansi Pemerintah terkait serta seluruh masyarakat Indonesia diperlukan, dan kami harap kita semua dapat saling mendukung guna memperkuat Paspor Indonesia,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan, “Inovasi Ditjen Imigrasi akan terus berlanjut, dengan fokus pada pengembangan jangka panjang untuk memperkuat paspor Republik Indonesia melalui peningkatan keamanan digital dan efisiensi pelayanan. Kami berterima kasih atas pengertian dan dukungan masyarakat dalam menghadapi penyesuaian ini,” tutup Menteri Agus.