Sabtu (30/10), Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok menggelar kegiatan Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Kota Depok Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Turut hadir dalam cara tersebut mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Plt. Kepala Divisi Administrasi dan Seluruh Kepala Satuan Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Dari Pemerintah Kota Depok berkesampatan hadir pada acara Serah Terima Hibah Tanah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok, Sekretaris BKD kota Depok, Kasubid. Pemanfaatan Aset dan analis aset negara.

Acara serah terima hibah tanah ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Dharma Karya Dhika ke-76 Tahun 2021 .

Kegiatan diawali dengan Sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Depok, yang menyampaikan sejarah singkat Kantor Imigrasi Depok, “Pertamakali Kantor Imigrasi Depok menempati Tanah ini pada maret 2009 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Depok pada waktu lalu, dan Gedung ini pertamakali pertamakali beroperasi pada tahun 2011 lalu setelah terlebih dahulu dilaksanakan pembangunan dan penyelesaian urusan administrasinya. Setelah diterbitkan nya Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah dari Pemkot Depok kepada Kanwil Kemenkumham Jabar dalam hal ini Kanim Depok, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas support yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Depok.” ungkap Kakanim Depok.

Sekretaris Daerah Kota Depok menyampaikan sambutan mewakil Walikota Depok, “Selamat Ulang Tahun untuk Kementerian Hukum dan HAM RI yang ke-76, semoga kedepannya kerjasama Pemerintah Kota Depok dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam segala hal khususnya dalam penyerahan Hibah baik dengan Kanim Depok yang telah terlaksana dan Untuk kedepannya terkait Hibah Tanah kepada Rutan Depok dapat segera menyusul, Sekali lagi kami Pemkot Depok mengucapkan Terimakasih atas kerjasama yamg telah terjalin dengan UPT Kanwil Jabar di Kota Depok dan mohon maaf bila terjadi hal yang kurang diinginkan.” Singkat Sekda Kota Depok pada Sambutannya.

Selanjutnya giliran Kepala Kantor Wilayah yang berkesempatan menerima Penyerehan Hibah Tanah dari Pemkot Depok ini memberikan sambutannya kepada para Undangan yang hadir, “Tidak ada kata lain selain Terimakasih kami ucapkan kepada Pemkot Depok, seperti bapa Sekda sampaikan dalam sambutannya tadi bahwa Pemkot Depok tentunya telah membukakan hal-hal yang baik bagi Kami Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat dalam hal ini Kanim Depok dan Rutan Depok utamanya dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat. Mudah-mudahan Sinergi dan Kolaborasi kita terus dan tetap terjalin dengan baik dalam segala hal yang menyangkut kepemerintahan.” ungkap Kakanwil.

Kegiatanpun diakhiri dengan Penyerahan Simbolis Hibah Tanah dari Sekda Kota Depok dan Penyerahan Plakat dari Kakanwil, kemudian Ditutup dengan Foto Bersama Seluruh Undangan yang hadir.

Jakarta – Mengenang jasa para pahlawan yang telah membaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan tabur bunga di perairan teluk Jakarta. Menggunakan kapal KP Baladewa-8002, rombongan kemenkumham berangkat dari Markas Komando Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri), menuju perairan Teluk Jakarta selasa pagi (26/10).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa kegiatan ziarah dan tabur bunga menjadi refleksi, serta sebagai bentuk penghormatan bagi para pahlawan yang telah berjasa bagi negeri.

“Acara tabur bunga ini bukan sekedar seremonial, tapi juga menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara ini, baik pahlawan-pahlawan bagi Kemenkumham maupun bagi negara Indonesia,” ucap Yasonna.

Tabur bunga dalam rangka mengenang jasa para pahlawan di perairan Teluk Jakarta ini merupakan pertama kali dilakukan Kemenkumkan dalam rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD). Hal ini menjadi catatan sejarah bagi Kemenkumham karena bisa memberikan penghormatan bagi para arwah pahlawan dan Insan Pengayoman yang gugur di lautan.

Dari atas Kapal KP Baladewa-8002, Yasonna menjelaskan kegiatan tabur bunga ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HDKD Kemenkumham tahun 2021 sebagai upaya untuk mengenang para pahlawan bangsa

Yasonna yang didampingi oleh para pimpinan lainnya, seperti Wakil Menteri Eddy Hiariej dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto, mengucapkan terimakasih kepada jajaran Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Korpolairud yang telah memfasilitasi dan memandu kegiatan ini dengan baik.

Sebelumnya, di hari yang sama, upacara ziarah dan tabur bunga dilakukan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata (TMPNU) Kalibata yang dipimpin Wakil Menkumham, Eddy

O.S Hiariej. Di sana Eddy juga berkesempatan untuk mengunjungi makam Presiden Republik Indonesia ke-3, B.J. Habibie, dan beberapa mantan Menteri Kehakiman untuk memberikan penghormatan.

Pada kesempatan yang sama, Menkumham, Wamenkumham, serta Sekretaris Jenderal Kemenkumham, mendapatkan Brevet Bhayangkari Bahari Kehormatan yang disematkan langsung oleh Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol M. Yassin Kosasih. Brevet disematkan sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan Kemenkumham dalam mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Perairan.

Jakarta – Pandemi Covid-19 yang berlangsung setidaknya 20 (dua puluh) bulan telah berdampak pada sendi-sendi kehidupan utamanya bagi sendi perekonomian. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial sebagai upaya mengurangi dampak penyebaran Covid-19 sehingga menyebabkan turunnya intensitas kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya economic seatbacks.

Sebagai kontribusi untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan digitalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di hampir seluruh layanan mulai dari layanan administrasi hukum umum, layanan keimigrasian, layanan kekayaan intelektual, dan layanan hukum lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dalam kondisi saat ini.

Digitalisasi layanan Kemenkumham tersebut kemudian dihadirkan bagi masyarakat melalui kegiatan Legal Expo dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021 dengan mengusung tema “Kemenkumham Semakin PASTI Bangga Melayani Bangsa Mewujudkan Pelayanan Kelas Dunia” yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Oktober 2021.

Kegiatan yang terdiri dari pameran pelayanan publik, webinar series, dan rangkaian hiburan tersebut dapat diakses oleh masyarakat baik secara online dengan virtual exhibition, maupun offline dengan pameran yang diadakan di Lotte Shopping Avenue yang diharapkan dapat memberikan layanan, edukasi, sekaligus hiburan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan komitmen Kemenkumham untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Kemenkumham dituntut untuk adaptif dan lincah (agile) harus menjadi organisasi pembelajar yang banyak menghasilkan inovasi, keluar zona nyaman (comfort zone), meninggalkan pola kerja business as usual, dan mulai selalu berpikir untuk membangun legacy,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar (25/10/21).

Melalui Legal Expo, Kemenkumham juga melakukan pelayanan dan konsultasi baik secara langsung maupun secara virtual pada beberapa layanan unggulan yang dimiliki oleh unit utama sebagai bagian dari kegiatan pameran pelayanan publik. Pameran pelayanan publik yang lebih menekankan pada aspek virtual tersebut juga merupakan wujud dari birokrasi digital melalui adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 melanda yang menyebabkan terbatasnya kegiatan masyarakat.

“Selain mencerminkan wujud birokrasi digital, pelayanan virtual tersebut sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru guna menjaga produktivitas pelayanan kepada publik dengan penerapan perilaku pencegahan penularan COVID-19,” tambah Cahyo.

Selain pelayanan pada unit utama, dilaksanakan juga pameran pelayanan publik Kemenkumham secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Tidak hanya pameran pelayanan publik, dalam kegiatan ini juga disajikan webinar series bertemakan pelayanan publik Kemenkumham untuk wujudkan pelayanan kelas dunia melalui peran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan Perseroan Perorangan yang baru dirilis, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan pemberian ruang akses keadilan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan pendaftaran merek dan karya tanpa sengketa hak cipta, serta Direktorat Jenderal Imigrasi dengan kebijakan izin tinggal dan visa pada masa pandemi Covid-19.

Melalui rangkaian kegiatan perayaan HDKD 2021 ini, seluruh insan Kemenkumham tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui birokrasi yang lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan dengan dukungan teknologi digital hingga mengantarkan Kemenkumham menjadi organisasi dengan pelayanan publik kelas dunia.